BIPPLH Dukung Gubernur Koster Hentikan Reklamasi di Pelabuhan Benoa

(foto : Ist) Ketua Umum Badan Independent Pemantau Pembangunan dan Lingkungan Hidup (BIPPLH) Bali Komang Gede Subudi.
DENPASAR – Dukungan terhadap keputusan Gubernur Bali I Wayan Koster yang meminta PT Pelindo III menghentikan proyek reklamasi di kawasan Pelabuhan Benoa, Denpasar mengalir dari berbagai pihak.
Kali ini dukungan datang dari Ketua Umum Badan Independent Pemantau Pembangunan dan Lingkungan Hidup (BIPPLH) Bali Komang Gede Subudi. Selain mendukung ia juga mengapresiasi Gubernur Koster.
“Kami mendukung penuh langkah Gubernur Bali. Jangan sampai alam lingkungan Bali diobok-obok,” tegas Subudi dalam keterangan persnya Senin (26/8/2019) di Kantor BIPPLH Bali di Desa Budaya Kertalangu, Denpasar.
Tidak hanya BIPPLH, sejumlah stakeholder, LSM, pecinta lingkungan, penekun spiritual dan tokoh masyarakat Bali turut mendukung di antaranya tokoh Puri Pemayun Kesiman dan pegiat arsitektur Bali I Gusti Ngurah Bagus Muditha (Turah Mudhita) yang juga pelindung Yayasan Bakti Pertiwi Jati (YBPJ).
Hadir pula Ketua Umum LSM Marutha Anak Agung Anom Tantra yang juga Pejabat Badan BIPPLH Klungkung, penekun spiritual Mangku Sara Yoga Semadi serta akademisi dan tokoh Puri Payangan Tjokorda Udiana Nindhia Pemayun.
Komang Subudi menegaskan, BIPPLH siap pasang badan mendukung langkah Gubernur Koster menyelamatkan alam lingkungan Bali sesuai visi pembangunan Nangun Sat Kerthi Loka Bali.
“BIPPLH juga siap menjadi bagian mencarikan solusi terbaik untuk menyelamatkan alam Bali dari dampak pembangunan yang mengobarkan lingkungan,” tegas Subudi yang juga Wakil Ketua Umum (WKU) Bidang Lingkungan Hidup Kadin Bali itu.
Pihaknya juga mendukung langkah tegas Gubernur Koster yang mengancam akan mempolisikan Pelindo III yang telah mengakibatkan rusaknya 17 hektar hutan mangrove di kawasan Pelabuhan Benoa pasca reklamasi dilakukan.
Langkah tegas ini akan dilakukan Gubernur Koster jika pihak Pelindo III melawan surat Gubernur dan tidak segera menghentikan reklamasi di kawasan Pelabuhan Benoa.
“Kami harapkan Pelindo III kooperatif dengan hentikan reklamasi dan lakukan perbaikan pada belasan hektar mangrove yang rusak. Harus bersinergi dengan Gubernur Bali dan masyarakat Bali untuk membangun Bali,” harapnya.
Apa yang terjadi pada reklamasi di kawasan Pelabuhan Benoa yang sampai mengakibatkan 17 hektar hutan bakau hancur dan terganggunya keseimbangan ekosistem ini, lanjut Subudi, harusnya menjadi pelajaran berharga semua pihak.
“Bahwa konsep pembangunan di Bali jangan merusak alam, mencederai keseimbangan Tri Hita Karana,” imbuh Subudi yang juga Pembina Yayasan Bakti Pertiwi Jati (YBPJ) ini.
Di sisi lain, Ketum BIPPLH ini menghimbau masyarakat Bali tidak alergi dengan investasi. Namun yang terpenting adalah pembangunan mengedepankan konsep Tri Hita Karana menjaga alam Bali lestari selaras dengan konsep Nangun Sat Kerthi Loka Bali.
“Pemerintah daerah kami yakini tidak alergi dengan investasi sepanjang selaras dengan visi pembangunan Nangun Sat Kerthi Loka Bali,” tegasnya.
Seperti diberitakan sebelumnya, Gubernur Bali Wayan Koster tidak main-main meminta PT Pelabuhan Indonesia (Pelindo) III untuk segera menghentikan reklamasi di areal seluas 85 hektar di sekeliling Pelabuhan Benoa.
“Saya minta Pelindo III hentikan reklamasi di kawasan Pelabuhan Benoa,” tegas Gubernur Koster dalam keterangan persnya di Rumah Jabatan Gubernur Bali Jaya Sabha, Denpasar, Minggu (25/8/2019).
Bahkan Gubernur Koster mengancam akan mempolisikan Pelindo III yang telah mengakibatkan rusaknya 17 hektar hutan mangrove di kawasan Pelabuhan Benoa pasca reklamasi dilakukan.
“Tidak bisa (melawan, red). Nanti saya laporin ke polisi,” kata Gubernur Koster dengan nada serius.(wie)