BULELENG (terasbalinews.com) – Pemangkasan Dana Desa (DD) oleh pemerintah pusat memicu kekhawatiran di kalangan perbekel di Kabupaten Buleleng. Menanggapi kondisi tersebut, Bupati Buleleng Nyoman Sutjidra menyatakan pihaknya telah berkoordinasi langsung dengan Gubernur Bali Wayan Koster untuk mencari langkah penyelesaian agar roda pemerintahan desa tetap berjalan.
Bupati Sutjidra menyampaikan hal itu usai meresmikan Kantor Desa/Kecamatan Gerokgak bersama Wakil Bupati Buleleng Gede Supriatna, Selasa (13/1/2026). Ia mengakui, keluhan terkait pemotongan Dana Desa sebelumnya telah disampaikan melalui forum kepala desa dan menjadi perhatian serius pemerintah daerah.
“Sebelumnya forum kepala desa sudah menyampaikan keluhannya terkait pemotongan Dana Desa. Tentu hal ini sudah kita koordinasikan dengan Provinsi, apalagi kondisi ini dialami hampir seluruh desa di Indonesia,” ujar Sutjidra.
Menurutnya, pemangkasan Dana Desa kali ini tergolong signifikan. Dari sebelumnya sekitar Rp1 miliar, anggaran yang diterima desa kini hanya tersisa sekitar Rp200 hingga Rp300 juta atau turun hingga 85 persen. Kondisi tersebut dinilai berpotensi mengganggu pelayanan dan pelaksanaan program pembangunan di desa.
“Iya, tersisa sekitar Rp300 juta. Nanti akan dicari skema-skema yang bisa dilakukan supaya pelayanan kepada masyarakat di desa tetap berjalan,” imbuhnya.
Bupati Sutjidra menegaskan, koordinasi dengan Pemerintah Provinsi Bali menjadi penting untuk merumuskan solusi, termasuk kemungkinan dukungan atau pola kebijakan lain yang dapat meringankan beban desa. Ia juga memahami kekhawatiran para perbekel karena banyak program pembangunan yang telah direncanakan melalui Musyawarah Desa (Musdes) terancam tertunda bahkan batal direalisasikan.
Selain membahas Dana Desa, Sutjidra juga menyinggung peresmian sejumlah kantor desa di Buleleng. Ia berharap keberadaan gedung baru tersebut mampu meningkatkan kualitas pelayanan publik. “Dengan kantor yang baru, semangatnya juga harus baru, dan pelayanannya harus lebih baik dari sebelumnya,” harapnya.
Terkait pembangunan Kantor Desa Patas di Kecamatan Gerokgak yang sempat mangkrak hampir setahun, Sutjidra menjelaskan bahwa pihak desa telah diminta untuk kembali mengajukan proposal bantuan ke Kabupaten Badung melalui dana Bantuan Keuangan Khusus (BKK). Ia menyebut Perbekel Desa Patas bahkan telah berkoordinasi langsung dengan Wakil Gubernur Bali.
“Proposalnya diminta diulang kembali. Ada beberapa desa yang belum mendapatkan dana hibah BKK dari Kabupaten Badung juga diminta mengajukan ulang proposalnya,” tandas Sutjidra.
Dengan berbagai langkah koordinasi tersebut, Pemkab Buleleng berharap dampak pemangkasan Dana Desa dapat ditekan, sehingga pelayanan dasar dan pembangunan di tingkat desa tetap dapat berjalan optimal. *ndr
