BULELENG (terasbalinews.com) – Indonesia memiliki potensi besar dalam industri pembenihan ikan, khususnya benih ikan bandeng (nener) yang merupakan komoditas asli Indonesia. Namun, lemahnya daya serap pasar lokal membuat potensi tersebut belum tergarap maksimal, terutama di luar musim ekspor yang hanya berlangsung dari Februari hingga Mei setiap tahunnya. Dengan sisa waktu 9 bulan, hasil produksi nener tidak sepenuhnya bisa diserap pasar domestik sehingga mengurangi produkasi yang berdampak pada melemahnya pergerakan ekonomi masyarakat sekitar pembudi daya.
Dalam periode puncak ekspor itu, permintaan dari negara seperti Filipina, Taiwan, dan Jepang sangat tinggi. Filipina bahkan disebut menyerap hingga 3–7 miliar ekor nener per tahun, sementara produksi harian di Indonesia bisa mencapai 20 juta ekor per hari atau 7,3 miliar ekor per tahun. Namun, setelah masa ekspor lewat, pasar lokal menjadi satu-satunya harapan, yang sayangnya justru tidak cukup agresif dalam menyerap sisa produksi.
“Setiap kali momentum ekspor lewat, hukum pasar langsung berlaku—harga anjlok karena daya serap dalam negeri sangat minim di mana harga nener bisa jatuh hingga Rp5 per ekor, padahal saat ekspor bisa menyentuh Rp30,” ungkap Meddy Davros dari CV. Putra Bahari Milk Fish Bali Desa Patas kecamatan Gerokgak, Senin (23/6/2025).
Masalah lainnya adalah belum adanya regulasi atau standardisasi harga yang ditetapkan pemerintah. Pemerintah juga dinilai belum optimal dalam menjangkau pelaku usaha yang berada di daerah pesisir dan produktif secara ekonomi.
“Pemerintah seringkali memberi subsidi kepada orang yang tidak produktif. Ini menjadikan mental pengemis. Justru yang produktif seharusnya yang dibantu, agar bisa menyerap pasar dan menggerakkan ekonomi,” tegasnya.
Dinas Perikanan di setiap daerah pesisir diminta untuk hadir aktif, tidak hanya sekadar administratif, tapi juga memahami teknis budidaya dan ikut mempromosikan hasil produksi lokal. Bandeng, sebagai ikan asli Indonesia yang benihnya hanya tersedia di Indonesia, harus menjadi fokus pengembangan nasional, Terutama untuk masyarakat kita yang hidup di pesisir
Lewat hilirisasi dan sinergi dengan pemerintah daerah, khususnya Dinas Perikanan, diharapkan Indonesia bisa menyerap nener produksi dalam negeri, bahkan di luar musim ekspor. Salah satu usulan adalah penetapan harga standar minimum, misalnya Rp10 per ekor, agar pelaku usaha memiliki acuan dan tidak terus dirugikan oleh fluktuasi pasar.
“Pemerintah seharusnya hadir dengan melakukan kontak dengan dinas perikanan daerah lain yang berada di pesisir untuk mengkomunikasikan keberadaan produksi nener di Buleleng. Ini bisa menjadi solusi saat sisa produksi menumpuk dan pasar lokal tidak bergerak pasca musim ekspor,” sambungnya.
Dengan dukungan regulasi serta keterlibatan langsung pemerintah diantaranya soal standardisasi harga, dan upaya promosi yang intensif, potensi besar industri nener dan bandeng di Indonesia diyakini dapat menjadi solusi dalam situasi ekonomi genting, sekaligus memperkuat ketahanan pangan nasional.
“Ini akan menjadi salah satu solusi soal ketahanan pangan dan ekonomi kerakyatan,” tandasnya. Ndra
