BULELENG (terasbalinews.com) – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Buleleng menerima penyampaian Nota Pengantar Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Tahun Anggaran 2025 dalam Rapat Paripurna yang digelar pada Rabu (25/3/2026).
Penyampaian LKPJ ini menjadi bentuk pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten Buleleng atas pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan selama tahun 2025, sekaligus menjadi bahan evaluasi bersama antara pihak eksekutif dan legislatif guna meningkatkan kualitas kinerja ke depan.
Dalam pemaparannya, Bupati Buleleng menyampaikan bahwa arah pembangunan tahun 2025 mengusung tema “Peningkatan Produktivitas untuk Penguatan Daya Saing Daerah”. Tema tersebut diterjemahkan ke dalam delapan prioritas pembangunan, di antaranya peningkatan kualitas sumber daya manusia, penguatan ekonomi berbasis potensi unggulan, pembangunan infrastruktur layanan dasar, serta tata kelola pemerintahan yang efektif dan efisien.
Secara makro, kondisi ekonomi Buleleng menunjukkan tren yang menggembirakan. Pertumbuhan ekonomi tercatat mencapai 5,54 persen, meningkat dari tahun sebelumnya. Nilai Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) juga mengalami kenaikan, didorong oleh sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan yang masih menjadi tulang punggung ekonomi daerah.
Selain itu, indikator kesejahteraan masyarakat juga mengalami perbaikan. Tingkat kemiskinan menurun menjadi 5,20 persen, tingkat pengangguran terbuka turun menjadi 1,51 persen, serta Indeks Pembangunan Manusia (IPM) meningkat menjadi 76,06 yang masuk kategori tinggi.
Dari sisi keuangan daerah, realisasi pendapatan mencapai 97,83 persen dan belanja daerah sebesar 94,50 persen. Capaian ini menunjukkan pengelolaan anggaran berjalan optimal dan sesuai dengan ketentuan.
Secara keseluruhan, kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah tergolong sangat baik dengan rata-rata realisasi di atas 98 persen. Tak hanya itu, Pemkab Buleleng juga meraih berbagai penghargaan, termasuk Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK untuk ke-12 kalinya, serta penghargaan Top Pembina BUMD Tahun 2025.
Ketua DPRD Buleleng menegaskan bahwa pihaknya akan mencermati secara menyeluruh isi LKPJ tersebut sebagai bagian dari fungsi pengawasan.
“LKPJ ini akan ditindaklanjuti melalui pembahasan internal sesuai dengan tata tertib DPRD Kabupaten Buleleng. Paling lambat 30 hari setelah LKPJ diterima, kami akan menyampaikan hasilnya kepada pihak eksekutif dalam Sidang Paripurna,” ujarnya.
DPRD juga mendorong agar capaian positif yang telah diraih dapat terus ditingkatkan, sekaligus memperbaiki berbagai kekurangan melalui sinergi antara pemerintah daerah dan seluruh pemangku kepentingan.
Rapat Paripurna ini menjadi momentum penting dalam memperkuat akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan serta mendorong pembangunan berkelanjutan di Kabupaten Buleleng. *ndr
