BADUNG (terasbalinews.com). DPRD Kabupaten Badung menggelar Rapat Paripurna Masa Persidangan Pertama Tahun Sidang 2026-2027, Senin (9/11/2026). Rapat yang berlangsung di Ruang Sidang Utama Gosana Lantai III, Kantor Sekretariat DPRD Badung tersebut mengagendakan penyampaian Jawaban Pemerintah (Japem) atas Pandangan Umum (PU) Fraksi-Fraksi DPRD Badung terhadap empat Rancangan Peraturan Daerah (Raperda).
Empat Raperda yang dibahas mencakup sejumlah agenda strategis, mulai dari penyertaan modal daerah hingga penetapan arah kebijakan anggaran Kabupaten Badung pada 2027.
Adapun keempat Raperda tersebut, yakni penyertaan modal daerah kepada Perumda Air Minum Tirta Mangutama, penyertaan modal daerah kepada PT Penjamin Kredit Daerah Bali Mandara, pencabutan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan, serta Raperda tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2027.
Pembahasan ini menjadi bagian dari tahapan pembentukan peraturan daerah, setelah fraksi-fraksi DPRD Badung menyampaikan pandangan umum terhadap empat Raperda tersebut. Melalui jawaban pemerintah, pihak eksekutif menyampaikan tanggapan atas berbagai pandangan, masukan, maupun catatan yang disampaikan legislatif.
Rapat paripurna dipimpin Ketua DPRD Badung I Gusti Anom Gumanti, didampingi Wakil Ketua I Anak Agung Ngurah Ketut Agus Nadi Putra, Wakil Ketua II I Made Wijaya, dan Wakil Ketua III I Made Sunarta. Rapat juga dihadiri anggota DPRD Badung.
Dari pihak eksekutif, hadir Bupati Badung I Wayan Adi Arnawa bersama Sekretaris Daerah (Sekda) Badung Ida Bagus Surya Suamba. Turut hadir perwakilan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), pimpinan organisasi perangkat daerah (OPD), pimpinan instansi vertikal, direksi perusahaan daerah, unsur KPU dan Bawaslu, serta para camat dan kepala desa/lurah se-Kabupaten Badung.
Nampak sejumlah tenaga ahli, perwakilan fraksi DPRD Badung, dan undangan lainnya juga mengikuti jalnnya rapat paripurna tersebut. (red)
