SURABAYA (terasbalinews.com). Ketua DPRD Kabupaten Badung, I Gusti Anom Gumanti, menghadiri Rapat Koordinasi Penguatan Integritas dan Pencegahan Korupsi dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah se-Provinsi Bali dan Jawa Timur yang diselenggarakan Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia di Gedung Negara Grahadi, Surabaya, Selasa (4/8/2026).
Rapat koordinasi yang dipimpin langsung oleh Menteri Dalam Negeri tersebut diikuti oleh kepala daerah dan unsur pimpinan legislatif dari Provinsi Bali dan Jawa Timur, baik secara luring maupun daring. Peserta kegiatan meliputi gubernur, bupati dan wali kota, ketua DPRD provinsi serta kabupaten/kota, sekretaris daerah, inspektur daerah, kepala perangkat daerah, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), Ombudsman RI, hingga jajaran pemerintah daerah.
Forum ini menjadi wadah untuk memperkuat sinergi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam membangun tata kelola pemerintahan yang berintegritas, transparan, akuntabel, serta bebas dari praktik korupsi.
Ketua DPRD Kabupaten Badung, I Gusti Anom Gumanti, mengatakan kehadirannya dalam rapat koordinasi tersebut merupakan bentuk komitmen DPRD Badung dalam mendukung upaya penguatan integritas di lingkungan pemerintahan daerah.
Menurutnya, penguatan integritas merupakan fondasi penting dalam mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan mampu memberikan pelayanan publik yang berkualitas kepada masyarakat.
“Rapat koordinasi ini menjadi langkah strategis untuk memperkuat sinergi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam membangun tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, akuntabel, serta bebas dari praktik korupsi,” ujarnya.
Ia berharap hasil rapat koordinasi tersebut dapat semakin memperkuat komitmen seluruh pemerintah daerah dalam menerapkan prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik (good governance), meningkatkan kualitas pelayanan publik, serta menghadirkan pemerintahan yang profesional dan berorientasi pada kepentingan masyarakat.
Melalui penguatan integritas dan pencegahan korupsi yang dilakukan secara berkelanjutan, pemerintah daerah diharapkan mampu meningkatkan kepercayaan publik sekaligus menciptakan pemerintahan yang efektif, efisien, dan bertanggung jawab dalam menjalankan roda pembangunan daerah. (dprdbdg/red)
