DENPASAR (terasbalinews.com). Program listrik desa yang dicanangkan pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka dinilai sebagai langkah strategis untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi sekaligus pemerataan energi nasional. Program ini menargetkan elektrifikasi di 5.400 desa wilayah 3T (tertinggal, terdepan, terluar), dengan harapan tingkat elektrifikasi Indonesia mencapai 100 persen dari posisi saat ini yang masih di angka 99 persen.
Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Udayana, I Gede Nandya Oktora, menilai listrik bukan sekadar kebutuhan teknis, melainkan fondasi utama pembangunan ekonomi masyarakat desa.
“Listrik mendorong aktivitas ekonomi, bisnis lebih mudah dibangun, masyarakat lebih produktif, dan kegiatan sosial-ekonomi berjalan lebih lancar,” ujarnya saat ditemui usai Diskusi Publik Kebijakan Energi di Denpasar, Kamis (6/11/2025).
Menurut Nandya, ketersediaan listrik menjadi katalis bagi sektor produktif di perdesaan. “Kalau listrik dan jalan sudah tersedia, pertumbuhan ekonomi di wilayah tersebut pasti meningkat,” tambahnya.
Ia juga menekankan pentingnya mengintegrasikan potensi energi terbarukan (EBT) sesuai karakteristik lokal—seperti tenaga surya, air, atau angin—agar hasilnya lebih berkelanjutan dan ramah lingkungan.
“Potensi setiap daerah berbeda-beda. Pemerintah perlu mendorong sumber energi yang sesuai dengan kondisi lokal,” tegas Nandya.
Senada dengan itu, I G.N. Erlangga Bayu, pendiri BTI Energy sekaligus dosen Universitas Pendidikan Nasional (Undiknas), menilai elektrifikasi desa menjadi langkah penting untuk mengurangi ketimpangan energi nasional. Ia mengapresiasi langkah Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia yang meresmikan proyek mikro hidro di Minahasa, Sulawesi Utara, sebagai bagian dari program elektrifikasi nasional.
“Kalau dibilang target elektrifikasi 100 persen itu mungkin? Sangat mungkin. Indonesia kaya matahari, air, dan angin. Negara-negara Eropa saja bisa manfaatkan tenaga surya dengan sinar terbatas. Kita justru punya matahari 12 jam setiap hari,” ujarnya optimistis.
Namun, Erlangga mengingatkan pentingnya keseimbangan antara EBT dan energi konvensional. Menurutnya, pembangkit listrik tenaga surya (PLTS) bersifat intermittent sehingga tetap dibutuhkan peran PLN sebagai tulang punggung sistem kelistrikan nasional.
“EBT perlu didorong, tapi tidak bisa 100 persen lepas dari energi konvensional. PLTU atau diesel tetap dibutuhkan sebagai *backup*, walau porsinya kecil,” jelasnya.
Sementara dari sisi komunikasi publik, dosen Fakultas Ilmu Komunikasi dan Bisnis Universitas Dwijendra, Ni Made Adi Novayanti, menilai keberhasilan program listrik desa juga bergantung pada transparansi dan komunikasi pemerintah kepada masyarakat.
“Program ini sangat baik karena manfaatnya langsung dirasakan oleh masyarakat desa. Tapi penting bagi pemerintah untuk terus menyampaikan informasi secara terbuka agar masyarakat tahu progres dan hasil nyatanya,” kata Novayanti.
Ia menambahkan, komunikasi publik yang konsisten akan memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap agenda transisi energi nasional.
“Dengan listrik, roda ekonomi desa berputar. Tapi masyarakat juga perlu memahami sistem energi baru yang diterapkan. Pemerintah harus aktif menjelaskan agar tidak muncul kebingungan di tingkat bawah,” tutupnya. (lia)
