DENPASAR (terasbalinews.com). Pengaduan konsumen sektor jasa keuangan di Bali melonjak tajam sepanjang Januari-Agustus 2026. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Provinsi Bali mencatat 1.154 pengaduan melalui Aplikasi Portal Perlindungan Konsumen (APPK), meningkat 265,65 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya.
Kepala OJK Provinsi Bali Parjiman mengatakan, peningkatan pengaduan terutama berkaitan dengan persoalan penagihan, restrukturisasi kredit atau pembiayaan, serta layanan Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK).
“Dari 1.154 total pengaduan APPK, meningkat 265,65 persen secara tahunan. Sebanyak 29,28 persen terkait perilaku petugas penagihan, 18,98 persen restrukturisasi atau relaksasi kredit, pembiayaan dan pinjaman, serta 10,63 persen terkait SLIK,” kata Parjiman dalam “Ngorte Media” di Kantor OJK Bali, Selasa (15/9/2026).
Menurut Parjiman, fintech dan perbankan menjadi sektor yang paling banyak menerima pengaduan. Kondisi tersebut menjadi perhatian OJK karena menyangkut langsung interaksi lembaga jasa keuangan dengan konsumen, khususnya dalam proses penagihan dan penyelesaian kredit.
Selain pengaduan, kebutuhan masyarakat terhadap layanan informasi kredit juga terus meningkat. Hingga Agustus 2026, layanan SLIK telah dimanfaatkan 9.776 orang, terdiri atas 3.848 layanan secara online dan 5.928 melalui layanan tatap muka atau “walk in””.
Jumlah pengguna layanan SLIK tersebut tumbuh 31,75 persen secara tahunan. Parjiman menyebut peningkatan itu menunjukkan semakin tingginya kebutuhan masyarakat terhadap informasi mengenai riwayat kredit dan layanan informasi keuangan.
“Di sisi penyelesaian pengaduan, OJK Bali mencatat 53 pengaduan terhadap Pelaku Usaha Jasa Keuangan (PUJK) yang berada di bawah kewenangan kantor OJK setempat. Tingkat penyelesaiannya mencapai 98,11 persen, dengan satu pengaduan masih dalam proses di lembaga jasa keuangan,” ungkapnya.
Parjiman menjelaskan, pengaduan yang masuk melalui APPK terlebih dahulu ditanggapi oleh lembaga jasa keuangan. Jika konsumen menerima penyelesaian yang diberikan, kasus dinyatakan selesai. Namun, apabila tidak tercapai kesepakatan, penyelesaian dapat dilanjutkan melalui Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa Keuangan (LAPS SJK).
Di tengah meningkatnya pengaduan, OJK Bali juga memperkuat langkah pencegahan melalui Satgas PASTI. Upaya dilakukan melalui sosialisasi, koordinasi, edukasi, serta penyebarluasan informasi kepada masyarakat mengenai investasi dan aktivitas keuangan ilegal.
Salah satu langkah terbaru dilakukan OJK Bali bersama PT Angkasa Pura melalui penayangan iklan layanan masyarakat Sahabat PASTI menggunakan videotron. Di Denpasar terdapat empat titik videotron, sementara tiga videotron lainnya berada di Bandara Internasional I Gusti Ngurah Rai.
Sementara itu, dari sisi kinerja industri, sektor jasa keuangan Bali masih menunjukkan pertumbuhan positif hingga pertengahan 2026 meski sejumlah indikator mengalami perlambatan.
Kredit berdasarkan lokasi proyek tumbuh 10,03 persen secara tahunan. Sementara aset perbankan berdasarkan lokasi bank tumbuh 4,73 persen dan berdasarkan lokasi kantor pusat tumbuh 6,86 persen. Penyaluran kredit berdasarkan lokasi bank tumbuh 7,91 persen.
Parjiman menjelaskan, pertumbuhan kredit berdasarkan lokasi proyek biasanya lebih tinggi karena pembiayaan proyek di Bali juga berasal dari bank yang berkantor pusat di luar Bali.
Dana Pihak Ketiga (DPK) perbankan mengalami perlambatan dari 9,42 persen menjadi 4,83 persen, terutama pada deposito dan tabungan. Namun, Loan to Deposit Ratio (LDR) meningkat dari 57,31 persen menjadi sekitar 59 persen.
Dari sisi kualitas kredit, NPL perbankan Bali pada Juli 2026 tercatat di bawah 5 persen dan menunjukkan perbaikan. Kredit investasi menjadi penyaluran terbesar dengan porsi 37,01 persen, terutama didorong sektor akomodasi serta makanan dan minuman.
Sementara itu, kredit UMKM mencapai 50,47 persen dari total kredit perbankan Bali dengan pertumbuhan 6,41 persen, meningkat dibandingkan Juli 2025 yang tumbuh 3,15 persen.
Pertumbuhan juga terlihat di pasar modal. Jumlah investor di Bali meningkat sekitar 42 persen, lebih tinggi dibandingkan pertumbuhan pada Juli 2025 yang sebesar 20,21 persen.
“Data tersebut menunjukkan aktivitas industri jasa keuangan Bali masih tumbuh, namun pada saat bersamaan kebutuhan perlindungan konsumen dan penyelesaian pengaduan juga meningkat secara signifikan,” pungkasnya. (yak)
