DENPASAR (terasbalinews.com). Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Provinsi Bali terus menguatkan komitmennya dalam mendorong inklusi keuangan bagi penyandang disabilitas.
Melalui program OJK Peduli 2025, lembaga ini menggandeng berbagai pihak untuk memberikan edukasi keuangan yang menyasar kelompok berkebutuhan khusus agar semakin melek layanan keuangan dan mampu mengelola usahanya secara mandiri.
Bertempat di Yayasan Bunga Bali, Denpasar, Rabu (11/6/2025), kegiatan ini dirangkaikan dengan aksi sosial dan kolaborasi bersama Kelompok Usaha Bersama (KUBE) Gantari Jaya, Dinas Sosial Kota Denpasar, serta PT BPD Bali. UMKM disabilitas binaan OJK juga ikut ambil bagian dalam kegiatan tersebut.
Kepala OJK Provinsi Bali, Kristrianti Puji Rahayu, menjelaskan bahwa kegiatan ini merupakan bagian dari Gerakan Nasional Cerdas Keuangan (GENCARKAN) dan program SETARA (Akses Pelayanan Keuangan untuk Disabilitas Berdaya).
“Tujuannya adalah agar masyarakat berkebutuhan khusus memiliki pemahaman yang lebih baik dalam mengelola keuangan, memilih produk dan layanan keuangan yang tepat, serta terus mengembangkan potensi kewirausahaan mereka,” ujar Puji Rahayu.
Acara ini juga menghadirkan sejumlah pemangku kepentingan, termasuk Direktur Pengawasan Perilaku PUJK dan Edukasi Konsumen OJK Bali Irhamsah, Kepala Bidang PT BPD Bali Danan, serta Pengelola Yayasan Bunga Bali Nyoman Dana dan KUBE Gantari Jaya I Nyoman Juniarta.
Nyoman Dana menyampaikan apresiasinya atas edukasi keuangan yang diberikan, yang menurutnya sangat bermanfaat bagi UMKM disabilitas untuk mengakses layanan perbankan. Sementara itu, Juniarta berbagi cerita sukses menjalankan usaha Difel Café, sebuah kafe yang dikelola oleh tujuh barista difabel sejak 2023. Ia menekankan bahwa keterbatasan fisik bukan penghalang untuk berkarya dan berdaya saing.
Dukungan dari industri keuangan juga disampaikan oleh BPD Bali.
“Kami berkomitmen memberikan akses pembiayaan kepada penyandang disabilitas sebagai bentuk kepedulian sosial dan pemberdayaan ekonomi,” ungkap Danan.
Melalui sinergi antara OJK, pelaku industri keuangan, dan pemangku kepentingan daerah, diharapkan tercipta ekosistem jasa keuangan yang lebih inklusif, inovatif, dan berkelanjutan. Langkah ini sekaligus memperkuat literasi keuangan masyarakat dan mendorong pertumbuhan industri yang sehat dan merata. (red)
