DENPASAR (terasbalinews.com). Perbankan memiliki peran penting dalam pembangunan perekonomian suatu negara. Oleh karenanya, hanya orang-orang yang memiliki keahlian dan kompetensi di bidang perbankan yang dapat menjalankan tugas dan konteks perbankan secara kelembagaan sesuai aturan yang ada.
“Perlu dipahami perbankan itu memiliki aturan-aturan dasar yang jelas, khususnya dalam menjalankan kegiatan operasionalnya atau kelembagaannya. Di sinilah harus diluruskan adanya pemahaman yang sifatnya ‘tidak tepat’ dan keluar dari aturan-aturan perbankan, sehingga masyarakat kini harus dapat menanggapi sekaligus melihat konteks perbankan secara positif,” tegas Akademisi Fakultas Hukum (FH) Unud Dr. I Ketut Westra, SH., MH., Jumat (5/5/2023).
Tidak dipungkiri masyarakat secara umum tentu membutuhkan keberadaan lembaga keuangan, baik bank umum ataupun BPR. Seluruhnya memiliki peranan untuk meningkatkan perekonomian di lingkungan masyarakat, khususnya di Bali. Dari persoalan ini jangan sampai mendiskreditkan BPR dan lembaga keuangan lainnya dengan tanpa dasar serta aturan yang jelas.
“BPR kini menjadi urat nadi perkembangan baik nasional dan daerah. BPR menyentuh kehidupan ekonomi masyarakat bawah. BPR memiliki alur dan aturannya sendiri, baik UU Perbankan, hingga Peraturan di OJK. Maka BPR jangan sampai didiskreditkan, BPR harus diberikan dia tumbuh,” tegasnya.
Westra sangat prihatin mencermati pendapat-pendapat dari oknum tokoh publik yang merasa ‘tinggi hati’. Bahkan, diduga berniat mengajak untuk menarik uang nasabah di bank umum atau BPR yang diduga bermasalah.
Ia menegaskan kembali kompetensi seseorang perlu dilihat kembali, karena itulah kini sudah ada lembaga yang memiliki kewenangan, melakoni tugas dan fungsi mengenai perbankan adalah Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sesuai UU Nomor 21 Tahun 2011. Keberadaan OJK ini sebagai lembaga independen yang dibentuk oleh pemerintah berdasarkan Undang-undang, sebab OJK akan menanggani persoalan dari lembaga perbankan secara jernih dan profesional.
“Komentar-komentar yang tidak memiliki dasar dan keliru dalam konteks perbankan, ini yang menyebabkan dunia perbankan, khususnya BPR menjadi tidak mendapatkan kepercayaan. Perlu diketahui, bank umum atau BPR mendapat kepercayaan dari masyarakat, lalu masyarakat menaruh uangnya di bank. Dalam menjaga kondisi ini (kepercayaan), kita harus tetap pada aturan yang ada. Penting diketahui konteks Perundang-undangan haruslah dipahami. Jadi, kalau kita salah memberikan pemahaman/pandangan terhadap bank, maka dia akan membias dan lama-lama akan mengiring opini terhadap masyarakat, bahwa apa yang salah itu akan diikuti. Masyarakat harus melihat jernih, konteks hukum berlaku, seperti; aspek hukum perdata, hukum pidana, dan hukum administrasi,” tegasnya.
Di dalam pemeriksaan OJK, maka bank umum atau BPR yang mengalami ‘gangguan kesehatan’ dapat memperoleh penanganan dari OJK. Tidak mesti melapor ke kepolisian, karena dalam dunia perbankan wajib dipahami masyarakat bahwa OJK memiliki otoritas tinggi dan alur tersendiri untuk penyelesaian masalah bank umum atau BPR.
“Biarkan OJK bekerja menjalankan tugas dan pokoknya,” pungkasnya. (yak)
