(W. Kotaniartha, Mantan Dekan FikomBis Univ. Dwijendra Denpasar)
DENPASAR (terasbalinews.com). Perkara dugaan pencemaran nama baik terkait polemik ijazah Presiden ke-7 Joko Widodo, dengan terdakwa Tifauzia Tyassuma alias Dokter Tifa, kini menjadi ujian paling nyata bagi kebebasan pers di Indonesia. Ujiannya bukan pada putusan akhir, melainkan pada satu hal: ketika jaksa memanggil wartawan Aiman Witjaksono sebagai saksi.
Aiman bukan terlapor. Aiman bukan saksi yang melihat langsung peristiwa pidana. Aiman adalah jurnalis, Pemimpin Redaksi iNews TV, yang produk jurnalistiknya berupa tayangan dari program acara diskusi “Rakyat Bersuara” ikut dikutip dalam pusaran perkara ini.
Pada sidang di Pengadilan Negeri Jakarta Timur, Kamis 29 Oktober 2026, Aiman memilih tidak hadir dan mengirim surat ke pengadilan. Alasannya tegas dan prinsipil: produk jurnalistik bukan barang bukti pidana. Sikap itu kemudian menjadi perdebatan publik. Jaksa tetap menjadwalkan Aiman kembali sebagai saksi pada sidang 12 November 2026, bersama ajudan Jokowi, AKBP Syarif Muhammad Fitriansyah. Artinya, persoalan ini belum selesai. Dan justru karena belum selesai, persoalan ini harus dibahas secara jernih.
Apa yang diperjuangkan Aiman bukan soal dirinya. Yang diperjuangkan adalah batas antara kerja jurnalistik dan kerja penegakan hukum. Produk jurnalistik dibuat untuk kepentingan publik. Tujuannya membuka kebenaran, bukan menghukum orang. Standarnya verifikasi, keberimbangan, dan kepentingan publik.
Barang bukti pidana dibuat untuk pembuktian di pengadilan. Standarnya jauh lebih ketat. Harus diperoleh secara sah, ada rantai penyimpanan yang jelas, bisa diuji keasliannya, dan diperoleh dengan izin hukum. Tidak semua yang benar secara jurnalistik, otomatis sah secara hukum. Dan tidak semua yang ramai di media, otomatis bisa menjadi bukti untuk memenjarakan orang.
Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers sudah memberi garis tegas. Pasal 4 ayat (4) menegaskan, wartawan punya hak tolak untuk melindungi narasumber. Wartawan tidak bisa dipaksa membuka siapa narasumbernya, menyerahkan rekaman mentah, atau membuka catatan liputannya kepada penyidik.
Hak tolak itu bukan privilege atau hak istimewa untuk wartawan. Hak itu adalah perlindungan untuk publik. Kalau wartawan bisa dipaksa membuka narasumbernya, tidak ada lagi orang yang berani bicara ke wartawan. Tidak ada lagi yang berani membongkar dugaan ijazah palsu, dugaan penyadapan ilegal, atau dugaan korupsi.
Dalam perkara Dokter Tifa, risikonya sangat nyata. Kalau produk jurnalistik berupa tayangan diskusi bisa ditarik menjadi barang bukti, maka ke depan setiap wartawan yang menayangkan diskusi publik bisa diseret menjadi saksi. Setiap narasumber yang bicara di televisi bisa dijerat lewat apa yang dikutip dari tayangan itu. Wartawan akan takut menayangkan tema sensitif. Narasumber akan takut bicara. Publik akhirnya hanya disuguhi berita yang aman dan tidak mengganggu kekuasaan.
Padahal KUHAP mengatur alat bukti secara limitatif: keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, dan keterangan terdakwa. Produk jurnalistik tidak masuk dalam daftar itu. Berita bisa menjadi petunjuk awal untuk penyelidikan, tapi tidak bisa berdiri sendiri sebagai barang bukti untuk menghukum orang.
Jaksa tentu berhak memanggil siapa pun yang dianggap mengetahui peristiwa. Itu wewenang jaksa. Tapi hak itu harus dijalankan dengan menghormati UU Pers. Saksi dalam perkara pidana adalah orang yang melihat, mendengar, dan mengalami sendiri peristiwa pidananya. Bukan orang yang sekadar meliput dan menyiarkan perdebatan publik tentang peristiwa itu.
Karena itu, tiga prinsip harus dipegang dalam perkara ini dan perkara-perkara lain ke depan.
Pertama, jadikan produk jurnalistik sebagai pintu masuk penyelidikan, bukan sebagai vonis. Kalau ada tayangan yang memuat dugaan, selidiki dengan cara yang sah, dengan ahli, dengan dokumen asli. Jangan jadikan tayangannya sebagai barang bukti.
Kedua, hormati hak tolak wartawan. Memaksa wartawan membuka narasumber sama dengan membunuh pers itu sendiri.
Ketiga, jangan jadikan ruang sidang sebagai perpanjangan ruang redaksi. Pengadilan adalah tempat menguji bukti hukum, bukan tempat mengadili isi siaran.
Dalam hukum harus ada harmoni, yaitu harmoni antara pers dan penegak hukum agar dapat berjalan pada jalurnya masing-masing, saling menguatkan, bukan saling memangsa. Pers bertugas membuka apa yang ditutup-tutupi. Hukum bertugas membuktikan apa yang dibuka pers itu dengan cara yang sah. Kalau batas itu dihapus, yang terjadi adalah trial by the press: orang sudah dihukum di media sosial sebelum sempat membela diri di pengadilan. Dan kalau itu terjadi, yang kalah bukan hanya Dokter Tifa, bukan hanya Aiman, bukan hanya Jokowi. melainkan yang kalah adalah keadilan itu sendiri. (red)
