DENPASAR (terasbalinews.com). Penyadapan illegal itu bukan sekadar pelanggaran prosedur. Itu tanda bahwa hukum kita sudah tidak lagi bisa dipercaya untuk mengawasi kekuasaan. Puncak kisruh politik kita minggu ini bukan lagi soal siapa menang, siapa kalah. Puncaknya jauh lebih mengerikan: negara diduga menyadap negaranya sendiri.
Awal bulan november ini, Bareskrim Polri mengumumkan sesuatu yang membuat seluruh Indonesia terdiam. Empat perwira tinggi Polri ditetapkan sebagai tersangka dalam dugaan penyadapan illegal. Salah satunya mantan Kapolri yang baru saja diangkat menjadi Kepala Staf Kepresidenan.
Menurut keterangan penyidik, dugaan penyadapan itu berlangsung dari tahun 2025 sampai 2026. Caranya: sejumlah nomor telepon dimasukkan ke dalam sistem Lawful Interception Management System (LIMS) milik Polri tanpa verifikasi, tanpa surat permohonan penyidik, tanpa dasar penegakan hukum yang sah. Lalu pada Oktober 2026, diduga ada perintah untuk menghapus file log hasil sadapan itu.
Pihak yang disadap bukan sembarang orang. Menurut Kabareskrim, sasarannya diduga meliputi Presiden Prabowo sendiri, para menteri, pejabat negara, tokoh politik, media, tokoh ormas, LSM, hingga pengusaha.
Penyadapan illegal adalah tindakan memperoleh, mendengarkan, merekam, memantau, atau mencatat komunikasi dan transmisi informasi (baik suara, pesan maupun data elektronik) milik orang lain secara rahasia tanpa hak, tanpa izin dan tanpa dasar hukum yang sah. Berbeda halnya dengan penyadapan legal, yaitu penyadapan yang sah, hanya boleh dilakukan oleh pejabat atau institusi yang berwenang (aparat penegak hukum) berdasarkan undang-undang dan prosedur yang ditetapkan.
Dengan demikian jika penyadapan dilakukan diluar kewenangan tersebut, dan tanpa prosedural atau illegal tapping maka dikategorikan sebagai tindak pidana. Legalitas penyadapan tidak ditentukan oleh kecanggihan teknologi, tetapi oleh dasar hukum, tujuan, kewenangan, prosedur, serta pengawasan pelaksanaannya.
Dugaan penyadapan illegal terhadap Presiden Prabowo Subianto dikaitkan dengan perbuatan makar, karena tindakan para pelaku dinilai bukan sekedar pelanggaran siber atau privasi biasa, melainkan berpotensi menjadi bagian dari upaya melumpuhkan fungsi kepala negara dan mengganggu jalannya pemerintahan yang sah. Dugaan tindakan makar ini akan merujuk pada Undang-undang Nomor : 1 tahun 2023 tentang KUHP Nasional, khususnya ketentuan Pasal 191, Pasal 192 , Pasal 193, Pasal 160 KUHP.
Namun patut diketahui tidak setiap penyadapan otomatis merupakan makar. Aparat penegak hukum wajib membuktikan adanya unsur niat (mens rea), tujuan spesifik, rantai komando, serta hubungan sebab akibat antara tindakan penyadapan dengan rencana melumpuhkan pemerintahan melalui proses peradilan, bukan berdasarkan asumsi atau pernyataan pejabat.
Sungguh sangat miris tindakan penyadapan illegal terhadap Presiden, diduga dilakukan oleh aparat penegak hukum selaku alat negara. Jika penyadapnya dilakukan oleh penegak hukum sendiri lalu siapa yang harus kita percaya untuk mengawasi penegak hukum?
Disinilah letak amburadulnya penegakan hukum kita. Penyadapan illegal oleh alat negara merupakan tindakan yang sangat sensitif. Dalam negara hukum, penyadapan hanya boleh dilakukan untuk kepentingan penegakan hukum, harus ada izin, harus ada pengawasan. Bukan untuk memantau lawan politik, bukan untuk mengintip wartawan, bukan untuk mengendalikan siapa yang boleh bicara.
Ketika alat penyadapan itu diduga dipakai di luar prosedur, maka yang rusak bukan hanya satu kasus. Yang rusak adalah kepercayaan publik. Wajar kalau rakyat sekarang bertanya : “Kalau Presiden saja bisa disadap tanpa prosedur, bagaimana dengan kami yang rakyat kecil? Telepon kami aman tidak?” Pertanyaan itu tidak bisa dijawab dengan konferensi pers. Hanya bisa dijawab dengan proses hukum yang transparan sampai tuntas.
Amnesty International Indonesia sudah mengingatkan, kalau kasus ini tidak diusut tuntas, penyadapan illegal bisa berubah menjadi alat untuk membungkam oposisi dan masyarakat sipil. Itu bukan tuduhan, itu peringatan. Dan peringatan itu masuk akal. Karena begitu negara bisa menyadap tanpa ketahuan, siapa pun yang kritis akan berpikir dua kali sebelum bicara. Itu namanya efek gentar, dan itu mematikan demokrasi secara perlahan.
Lalu apa yang harus kita tuntut sebagai rakyat? Bukan menghukum orang sebelum diadili. Bukan juga membela buta-buta karena kedekatan politik. Yang harus kita tuntut itu sederhana:
Pertama, buka semuanya. Siapa saja yang diduga jadi korban penyadapan harus diberi tahu. Jangan ada yang ditutup-tutupi dengan alasan rahasia negara. Kalau rakyat tidak tahu apakah dirinya disadap, bagaimana rakyat bisa merasa aman?
Kedua, buat Undang-undang Penyadapan. Sampai hari ini Indonesia belum punya undang-undang penyadapan yang jelas, yang mewajibkan izin hakim dan pengawasan berlapis. Selama aturannya hanya Peraturan Kapolri, penyadapan akan selalu mudah disalahgunakan. Jika kebutuhannya darurat bisa dibuat dengan Perpu
Ketiga, jangan jadikan hukum sebagai alat politik. Kalau kasus ini hanya berhenti pada empat tersangka tanpa membongkar siapa yang memerintah dan untuk apa data itu dipakai, maka rakyat akan menganggap ini hanya pertarungan elit, bukan penegakan hukum.
Sekarang ini adalah waktu yang tepat untuk membuktikan apakah hukum kita masih bisa dipercaya atau tidak. Karena kalau sampai kasus penyadapan Presiden saja bisa menguap begitu saja tanpa kejelasan, maka jangan salahkan rakyat kalau akhirnya mereka tidak lagi percaya pada hukum.
Mereka tidak lagi percaya pada polisi, pada jaksa, pada pengadilan. Dan ketika rakyat sudah tidak percaya pada hukum, yang tersisa hanya satu: hukum rimba, di mana yang kuat yang akan menang. (*)
