BULELENG (terasbalinews.com) — Pemerintah Kabupaten Buleleng resmi memulai proses verifikasi dan validasi Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN). Kick off program ini ditandai dengan pemasangan stiker di rumah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) bantuan sosial serta peluncuran mobil layanan DTSEN, Senin (2/3/2026).
Kegiatan dilaksanakan di dua titik, yakni Desa Selat, Kecamatan Sukasada, dan Desa Penglatan, Kecamatan Buleleng. Langkah ini merupakan bagian dari upaya pemerintah daerah dalam memperbaiki kualitas data sosial agar penyaluran bantuan dapat berjalan lebih tepat sasaran.
Data Dinas Sosial P3A Buleleng mencatat sekitar 3.000 KPM menerima Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) dan sekitar 1.900 kepala keluarga terdaftar sebagai penerima Program Keluarga Harapan (PKH). Seluruhnya termasuk dalam kelompok desil 1 hingga 5, dengan prioritas utama bagi masyarakat miskin ekstrem.
Bupati I Nyoman Sutjidra menegaskan verifikasi akan melibatkan sekitar 2.700 relawan yang dijadwalkan turun langsung ke masyarakat mulai April mendatang. Relawan tersebut berasal dari unsur Dinsos P3A serta tenaga PPPK yang diperbantukan.
“Kita akan menerjunkan sekitar 2.700 relawan untuk memverifikasi dan memvalidasi data masyarakat yang memang benar-benar membutuhkan. Saya tidak ingin mendapatkan sertifikat ataupun penghargaan, yang terpenting masyarakat Buleleng mendapatkan pelayanan yang baik,” tegasnya.
Selain penandaan rumah, pemerintah juga meluncurkan mobil layanan DTSEN yang difungsikan sebagai sarana sosialisasi, layanan informasi, serta mendukung pemutakhiran data di desa-desa.
Sementara itu, Wakil Bupati Gede Supriatna melakukan penandaan rumah penerima bantuan kategori desil 1 hingga 5 di Desa Penglatan. Ia menjelaskan bahwa sistem pendataan kini telah beralih dari DTKS ke DTSEN yang mengintegrasikan berbagai sumber data agar lebih akurat.
“Penandaan ini bukan untuk memberi label, melainkan sebagai bentuk transparansi bahwa yang bersangkutan memang terdaftar sebagai penerima bantuan sosial. Dengan sistem baru ini, kami ingin memastikan bantuan pemerintah benar-benar tepat sasaran,” tandasnya.
Dengan dimulainya verifikasi DTSEN, Pemkab Buleleng berharap tata kelola bantuan sosial menjadi lebih transparan, akuntabel, serta mampu mendorong peningkatan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan. *ndr














