BULELENG (terasbalinews.com) – Sejumlah warga Desa Pegayaman mendatangi Kantor DPRD Kabupaten Buleleng untuk menyampaikan keluhan terkait proses ganti rugi lahan pembangunan jalan shortcut titik 9-10 yang dinilai belum adil dan belum menemukan kejelasan.
Kedatangan warga yang turut didampingi kuasa hukum, Hilman Eka Rabbani, diterima langsung oleh Ketua DPRD Buleleng, Ketut Ngurah Arya, di ruang Gabungan Komisi, Jumat (10/4). Dalam audiensi tersebut, warga menyampaikan berbagai persoalan mendasar yang mereka hadapi.
“Poin permasalahannya adalah ketidaksesuaian harga yang diberikan tim appraisal dengan fakta di lapangan. Selain itu, harga tanah yang posisinya bersebelahan atau berdampingan nilainya bisa berbeda-beda. Ini yang tidak dijelaskan oleh pihak terkait dan menjadi kekecewaan masyarakat,” ujar Hilman.
Hilman membeberkan, tim appraisal mematok harga yang bervariasi untuk lahan yang letaknya sejajar. Ada tanah yang dihargai Rp 19,5 juta per are, namun ada pula yang mencapai Rp 25 juta hingga Rp 38 juta per are. Parahnya lagi, patokan harga yang digunakan adalah nilai tanah pada tahun 2019, bukan harga saat ini.
Selain itu, warga turut menyoroti ketidaksesuaian data tanaman, seperti jumlah pohon cengkeh yang tercatat dalam dokumen penilaian tidak sesuai dengan kondisi riil di lapangan.
Melalui pertemuan ini, warga berharap Pemerintah Provinsi Bali dapat menepati komitmen untuk melakukan evaluasi serta penyesuaian nilai ganti rugi yang lebih adil.
Menanggapi aspirasi tersebut, Ketua DPRD Buleleng, Ngurah Arya, menegaskan pihaknya siap menjadi jembatan antara masyarakat dengan pemerintah daerah maupun provinsi guna mencari solusi terbaik.
“Kami tidak ingin masyarakat kita digusur tetapi kemudian jatuh miskin karena tidak mampu lagi membeli lahan atau membangun rumah dengan nilai ganti rugi yang tidak sesuai. Pembangunan shortcut memang penting, namun nasib warga jauh lebih penting,” tegasnya.
Sebagai tindak lanjut, DPRD Buleleng akan mengkaji lebih dalam persoalan ini bersama Pemerintah Kabupaten Buleleng, termasuk menelusuri aspek regulasi serta melakukan pengecekan langsung ke lapangan guna memastikan kondisi sebenarnya.
Selain itu, koordinasi dengan Pemerintah Provinsi Bali, Dinas PUPR, serta instansi terkait juga akan dilakukan untuk mencari solusi yang berkeadilan bagi 14 kepala keluarga yang terdampak, dengan total 19 bidang lahan.
DPRD Buleleng berharap persoalan ini dapat segera menemukan titik temu, sehingga pembangunan infrastruktur tetap berjalan tanpa mengabaikan hak dan kesejahteraan masyarakat setempat. *ndr
