JAKARTA (terasbalinews.com) – BPJS Kesehatan terus memperkuat komitmennya dalam menyediakan akses layanan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) bagi seluruh masyarakat Indonesia, termasuk mereka yang berada di wilayah pedalaman dan perbatasan. Sepanjang tahun 2024, program JKN semakin menjangkau seluruh lapisan masyarakat melalui berbagai kanal layanan digital, layanan keliling, serta kerja sama dengan fasilitas kesehatan di daerah terpencil.
Direktur Utama BPJS Kesehatan, Ghufron Mukti, mengungkapkan bahwa hingga akhir 2024, jumlah peserta JKN mencapai 278,1 juta jiwa atau 98,45% dari total penduduk Indonesia. Saat ini, sebanyak 35 provinsi dan 473 kabupaten/kota telah berhasil mencapai status Universal Health Coverage (UHC).
“Untuk menjangkau peserta hingga ke pelosok daerah, kami telah menghadirkan layanan BPJS Keliling di 37.858 titik dengan total 940.158 transaksi layanan,” jelas Ghufron dalam kegiatan Public Expose: Pengelolaan Program dan Keuangan BPJS Kesehatan Tahun 2024, Senin (14/07).
Selain itu, layanan satu atap melalui Mal Pelayanan Publik (MPP) di 227 titik telah mencatat 379.921 transaksi hingga akhir tahun. Dari sisi mitra fasilitas kesehatan, jumlah Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) meningkat 28% menjadi 23.682 unit, dan rumah sakit mitra meningkat 88% menjadi 3.162 unit.
Untuk menjangkau peserta di wilayah yang belum memiliki fasilitas kesehatan memadai, BPJS Kesehatan bekerja sama dengan rumah sakit apung, mengirim tenaga medis, dan bermitra dengan fasilitas kesehatan di wilayah-wilayah seperti Sumatera Utara, Kalimantan Utara, Maluku, Papua, Nusa Tenggara Timur, hingga Papua Tengah.
Dari sisi digitalisasi, BPJS Kesehatan mengoptimalkan layanan melalui Aplikasi Mobile JKN, PANDAWA (Pelayanan Administrasi melalui WhatsApp), VIKA (Voice Interactive JKN), dan BPJS Kesehatan Care Center 165. Tahun 2024 juga menjadi momentum peluncuran BPJS Kesehatan Online yang memungkinkan peserta mengakses layanan melalui Zoom untuk administrasi maupun pengaduan.
Pemanfaatan layanan digital juga terus meningkat. Tercatat 17,2 juta peserta menggunakan layanan telekonsultasi di 21.929 FKTP. Selain itu, fitur i-Care JKN dalam aplikasi juga membantu tenaga medis dalam menelusuri riwayat pelayanan peserta. Lebih dari 22 ribu FKTP dan 3.132 rumah sakit kini sudah terkoneksi dengan sistem antrean online, mempersingkat waktu tunggu pasien.
Ghufron juga menekankan enam poin Janji Layanan JKN, yaitu:
Cukup berobat dengan KTP/NIK
Tanpa membawa fotokopi
Tanpa iur biaya
Tanpa pembatasan hari rawat
Ketersediaan obat
Pelayanan yang ramah tanpa diskriminasi
Di bidang keuangan, Dana Jaminan Sosial (DJS) BPJS Kesehatan kembali memperoleh opini Wajar Tanpa Modifikasian untuk ke-11 kalinya. Total aset bersih DJS mencapai Rp49,52 triliun, sementara hasil investasi tahun 2024 mencapai Rp5,4 triliun, melampaui target.
Sepanjang 2024, Program JKN dimanfaatkan dalam 673,9 juta kunjungan, atau rata-rata 1,8 juta layanan per hari. Capaian ini mencerminkan meningkatnya kepercayaan publik terhadap layanan BPJS Kesehatan.
“Program JKN adalah wujud gotong royong bangsa, agar seluruh lapisan masyarakat bisa mengakses layanan kesehatan yang adil, terjangkau, dan berkualitas. Kami pastikan masyarakat di pedalaman pun mendapat layanan terbaik,” tegas Ghufron.
Sementara itu, Ketua Dewan Pengawas BPJS Kesehatan, Abdul Kadir, menambahkan bahwa tahun 2024 menjadi titik penting dalam fase maturitas Program JKN.
“Kinerja tahun ini tidak sekadar angka, tapi mencerminkan meningkatnya kepercayaan publik. Sinergi antara Dewas dan Direksi penting untuk menjaga keberlangsungan program,” ujar Kadir.
Program JKN yang sudah berjalan sejak 1 Januari 2014 kini telah menjadi program strategis nasional yang memastikan kehadiran negara dalam menjamin hak dasar kesehatan bagi seluruh warga negara—baik di kota maupun pedalaman. Ndra
