DENPASAR (terasbalinews.com). Berdasarkan data realisasi APBN regional Bali, belanja pegawai pada Februari 2026 tercatat sebesar Rp730,77 miliar atau 14,63 persen dari target, meningkat 19,97 persen secara tahunan (year-on-year). Pada periode yang sama tahun 2025, belanja pegawai tercatat Rp609,14 miliar atau 12,27 persen dari target, dengan pertumbuhan sebesar 2,5 persen (y-o-y).
Realisasi belanja negara di Provinsi Bali hingga 28 Februari 2026 menunjukkan kinerja yang solid, terutama pada komponen belanja pegawai yang mengalami peningkatan signifikan dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Kenaikan tersebut dipicu oleh pengangkatan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) baru serta penyesuaian tunjangan hakim di Mahkamah Agung.
Peningkatan sekitar Rp120 miliar ini terutama berasal dari pengangkatan PPPK baru yang dilakukan pada akhir 2025 dan mulai terealisasi pada awal 2026, serta adanya penyesuaian tunjangan hakim di lingkungan Mahkamah Agung.
Kepala Kanwil DJPb Bali, Supendi disela acara bulanan realisasi APBN regional Bali Denpasar, Selasa (31/3/2026) menjelaskan bahwa kenaikan tersebut bukan disebabkan oleh pembayaran Tunjangan Hari Raya (THR), melainkan faktor struktural dalam belanja pegawai.
“Terjadi peningkatan karena adanya PPPK baru di Provinsi Bali serta penyesuaian tunjangan hakim di Mahkamah Agung. Selisih sekitar Rp120 miliar berasal dari penambahan PPPK yang diangkat pada akhir 2025 dan mulai berdampak pada realisasi 2026,” ujarnya.
Secara umum, kinerja APBN di Provinsi Bali pada awal 2026 menunjukkan tren positif seiring dengan meningkatnya aktivitas ekonomi dan penguatan belanja pemerintah. Belanja pegawai menjadi salah satu komponen penting karena berperan menjaga stabilitas konsumsi rumah tangga aparatur negara.
Penguatan belanja pegawai juga mencerminkan komitmen pemerintah dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik, khususnya melalui penambahan tenaga PPPK di berbagai sektor strategis seperti pendidikan, kesehatan, dan pelayanan administratif.
Dengan meningkatnya jumlah aparatur, pemerintah berharap pelayanan publik di Bali dapat semakin optimal, terutama dalam mendukung sektor pariwisata, UMKM, serta layanan sosial dasar.
Pengangkatan PPPK menjadi bagian dari reformasi birokrasi yang terus didorong pemerintah untuk meningkatkan efektivitas dan profesionalitas aparatur negara. Kehadiran PPPK di berbagai instansi diharapkan mampu memperkuat kapasitas pelayanan publik di daerah.
Selain meningkatkan kualitas layanan, penambahan PPPK juga berdampak pada peningkatan belanja pegawai secara wajar dalam struktur APBN.
Kebijakan ini sekaligus menjadi instrumen pemerintah untuk menjaga keseimbangan antara belanja pegawai dan belanja produktif lainnya, seperti belanja infrastruktur, bantuan sosial, dan dukungan ekonomi daerah.
Peningkatan belanja pegawai di Bali dinilai memberikan efek positif terhadap perekonomian daerah, terutama melalui peningkatan daya beli masyarakat.
Belanja pegawai yang meningkat akan mendorong konsumsi rumah tangga, yang selama ini menjadi salah satu motor utama pertumbuhan ekonomi Bali di tengah dominasi sektor pariwisata.
Ekonom regional menilai bahwa peningkatan belanja pemerintah pada awal tahun dapat membantu menjaga momentum pertumbuhan ekonomi, terutama pada periode low season pariwisata.
Dampak yang diharapkan antara lain: meningkatnya konsumsi masyarakat, terjaganya perputaran ekonomi lokal, meningkatnya transaksi UMKM dan sektor jasa, stabilitas ekonomi daerah di awal tahun, penguatan daya beli aparatur dan masyarakat sekitar
Dengan demikian, belanja pegawai tidak hanya berfungsi sebagai kewajiban negara, tetapi juga sebagai instrumen stabilisasi ekonomi daerah.
