JAKARTA (terasbalinews.com). Otoritas Jasa Keuangan (OJK) terus memperkuat literasi dan inklusi keuangan syariah melalui sinergi dengan berbagai pemangku kepentingan dalam rangkaian Gebyar Ramadan Keuangan Syariah (GERAK Syariah) 2026. Program ini menjadi bagian dari upaya memperluas pemahaman masyarakat serta meningkatkan akses terhadap produk dan layanan keuangan syariah di Indonesia.
Komitmen tersebut disampaikan Ketua Dewan Komisioner OJK Friderica Widyasari Dewi dalam acara penutupan GERAK Syariah 2026 di Kantor OJK Menara Radius Prawiro, Jakarta, Kamis (2/4/2026). Acara ini turut dihadiri Menteri Agama Nasaruddin Umar, Menteri Koperasi sekaligus Ketua Harian Masyarakat Ekonomi Syariah (MES) Ferry Juliantono, serta Kepala Eksekutif Pengawas Perilaku Pelaku Usaha Jasa Keuangan, Edukasi, dan Pelindungan Konsumen OJK Dicky Kartikoyono.
Friderica menegaskan, pertumbuhan sektor jasa keuangan syariah yang stabil menunjukkan potensi besar sektor ini dalam mendukung pertumbuhan ekonomi nasional yang inklusif dan berkelanjutan. Dengan populasi muslim Indonesia yang mencapai sekitar 244,7 juta orang, peluang pengembangan ekonomi dan keuangan syariah dinilai sangat besar.
“Fondasi ekonomi dan keuangan syariah yang sudah baik menjadi kekuatan penting bagi perekonomian Indonesia. Potensi demografis dan sosial masyarakat menjadi peluang besar untuk mendorong pertumbuhan keuangan syariah,” ujarnya.
Menurutnya, OJK terus mendorong sektor jasa keuangan syariah agar berkontribusi terhadap program prioritas pemerintah dan Asta Cita melalui penguatan pembiayaan syariah yang inklusif, khususnya bagi pelaku UMKM, serta dukungan terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat dan pengentasan kemiskinan.
Kepala Eksekutif OJK Dicky Kartikoyono menambahkan bahwa kolaborasi menjadi kunci dalam meningkatkan literasi dan inklusi keuangan syariah melalui GERAK Syariah.
Sepanjang pelaksanaan GERAK Syariah 2026, tercatat 1.283 kegiatan literasi, 459 kegiatan inklusi, dan 890 kegiatan sosial. Program ini berhasil menjangkau 8.350.391 peserta edukasi atau meningkat 31 persen dibandingkan tahun sebelumnya.
Dari sisi kinerja, penghimpunan dana keuangan syariah mencapai Rp6,83 triliun dan penyaluran dana sebesar Rp6,86 triliun, meningkat signifikan dibandingkan tahun sebelumnya. Sementara itu, program sosial menjangkau 266.421 penerima manfaat dengan dana tersalurkan Rp86,2 miliar.
“Gerakan bersama ini menunjukkan kesadaran masyarakat terhadap keuangan syariah terus meningkat dan menjadi fondasi penting bagi pertumbuhan ekonomi syariah nasional,” kata Dicky.
Menteri Koperasi Ferry Juliantono menegaskan bahwa keuangan syariah harus berjalan beriringan dengan sektor ekonomi riil seperti UMKM, industri halal, dan usaha produktif lainnya.
Menurutnya, kolaborasi antara MES dan OJK perlu terus diperkuat agar keuangan syariah benar-benar mampu mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat secara nyata.
“Keuangan syariah pada hakikatnya akan tumbuh berdampingan dan saling menguatkan dengan aktivitas ekonomi riil,” ujarnya.
Dalam kesempatan yang sama, OJK bersama Kementerian Agama Republik Indonesia meluncurkan Buku Edukasi Keuangan Berbasis Agama (ESA) 2026 sebagai panduan praktis pengelolaan keuangan berbasis nilai-nilai agama.
Menteri Agama Nasaruddin Umar mengungkapkan bahwa perilaku ekonomi syariah masyarakat Indonesia masih tergolong rendah. Dari sekitar 244 juta penduduk muslim, perilaku ekonomi syariah baru mencapai 7,6 persen, jauh tertinggal dibandingkan Malaysia yang telah mencapai 67 persen.
Ia mengapresiasi peningkatan literasi keuangan syariah yang terus menunjukkan tren positif dari tahun ke tahun.
“Saya melihat ada kurva peningkatan dari tahun lalu ke tahun ini, dan ini patut diapresiasi,” ujarnya.
Buku ESA diharapkan mampu menjangkau masyarakat lintas latar belakang agama dan mendorong peningkatan literasi keuangan yang lebih inklusif, sehingga masyarakat mampu mengelola keuangan dengan baik untuk mencapai kesejahteraan.
Melalui GERAK Syariah 2026 dan peluncuran Buku ESA, OJK menegaskan komitmennya untuk terus memperluas literasi dan inklusi keuangan syariah melalui kolaborasi lintas kementerian, lembaga, dan organisasi ekonomi syariah nasional.
Sinergi ini diharapkan dapat memperkuat sektor keuangan syariah sebagai pilar penting dalam pembangunan ekonomi Indonesia yang inklusif dan berkelanjutan. (red)
