BULELENG (terasbalinews.com) – Pemerintah Kabupaten Buleleng terus mendorong penguatan tata kelola pengadaan barang dan jasa yang transparan, akuntabel, dan berbasis digital. Upaya tersebut diwujudkan melalui sosialisasi implementasi Kartu Kredit Indonesia (KKI) pada Katalog Elektronik (E-Katalog) Versi 6 yang digelar Bagian Pengadaan Barang dan Jasa (PBJ) Setda Buleleng di Ruang Unit IV Kantor Bupati Buleleng, Senin (25/5).
Kegiatan ini menjadi langkah strategis dalam mempersiapkan seluruh perangkat daerah agar mampu beradaptasi dengan sistem pengadaan elektronik yang semakin terintegrasi dengan sistem keuangan daerah.
Kepala Bagian PBJ Setda Buleleng, I Made Suwitra Yadnya, mengatakan sosialisasi tersebut bertujuan meningkatkan pemahaman seluruh pemangku kepentingan terkait penggunaan Kartu Kredit Pemerintah Daerah (KKPD) atau KKI di lingkungan Pemerintah Kabupaten Buleleng.
“Tujuan dari diselenggarakannya sosialisasi ini adalah untuk meningkatkan pemahaman para pemangku kepentingan dalam penggunaan Kartu Kredit Pemerintah Daerah (KKPD) atau KKI di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Buleleng, dengan tetap memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku,” ujarnya.
Menurutnya, penerapan KKI menjadi bagian penting dalam mendukung transformasi digital pada sektor pengadaan barang dan jasa pemerintah. Sistem pembayaran non tunai tersebut dinilai mampu mempercepat proses administrasi keuangan sekaligus meningkatkan transparansi penggunaan anggaran daerah.
Melalui sistem digital yang terintegrasi, proses transaksi pengadaan di masing-masing Organisasi Perangkat Daerah (OPD) diharapkan berjalan lebih cepat, aman, dan efisien. Selain itu, digitalisasi pembayaran juga dinilai dapat meminimalkan potensi kesalahan maupun penyimpangan dalam pengelolaan keuangan daerah.
Untuk memperkuat implementasi sistem tersebut, Pemkab Buleleng juga menjalin kolaborasi dengan Bank Pembangunan Daerah (BPD) Bali serta sejumlah marketplace lokal.
Sinergi tersebut diharapkan mampu membangun ekosistem pengadaan digital yang lebih optimal sekaligus membuka peluang lebih luas bagi pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) lokal untuk terlibat dalam pengadaan pemerintah daerah.
Dengan keterlibatan marketplace lokal, belanja pemerintah diharapkan dapat memberikan dampak langsung terhadap pertumbuhan ekonomi masyarakat di Kabupaten Buleleng. *ndr
