DENPASAR (terasbalinews.com). Mewujudkan Bali sebagai “Smart Province” membutuhkan lebih dari sekadar pemanfaatan teknologi digital. Integrasi data, inovasi layanan publik, serta penguatan ekosistem ekonomi dan keuangan digital menjadi fondasi penting untuk mempercepat transformasi digital yang inklusif dan berkelanjutan.
Komitmen tersebut mengemuka dalam talkshow bertajuk “Mewujudkan Smart Province Bali melalui Integrasi Data, Inovasi, dan Ekonomi Keuangan Digital yang Inklusif dan Berkelanjutan” yang menjadi bagian dari kegiatan Balidigifest x Baligivation 2026 di Prime Plaza Sanur, 12–14 November 2026.
Kegiatan yang diselenggarakan Kantor Perwakilan Bank Indonesia (KPwBI) Provinsi Bali bersama Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik Provinsi Bali tersebut secara resmi dibuka oleh Gubernur Bali. Acara juga menghadirkan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas Rachmat Pambudi serta Deputi Bidang Kreativitas Digital dan Teknologi Kementerian Ekonomi Kreatif Neil Al Himam sebagai pembicara utama.
Dalam talkshow tersebut, Kepala UPTD Pengembangan dan Integrasi Layanan Digital Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik Provinsi Bali, I Gusti Ngurah Puspa Udiyana, memaparkan arah kebijakan pengembangan “Smart Province” melalui integrasi data, penguatan konektivitas, dan kolaborasi lintas sektor.
Menurutnya, pemanfaatan teknologi digital harus mampu meningkatkan kualitas pelayanan publik. Pemerintah Provinsi Bali juga telah menyediakan aplikasi yang dapat dimanfaatkan perangkat daerah untuk mendukung transaksi dan pembayaran secara digital.
Sementara itu, Deputi Kepala Perwakilan BI Provinsi Bali, Ronald D. Parluhutan, menegaskan dukungan BI dalam mempercepat transformasi ekonomi dan keuangan digital melalui tiga strategi utama, yakni digitalisasi pemerintah, dunia usaha, dan layanan masyarakat.
Pada sektor pemerintahan, BI mendorong percepatan Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah (ETPD) serta pemanfaatan Kartu Kredit Indonesia (KKI). Langkah ini diharapkan meningkatkan efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah.
Untuk sektor dunia usaha, penguatan dilakukan melalui perluasan penggunaan Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS), digitalisasi UMKM, serta pengembangan ekosistem pariwisata dan ekonomi kreatif, termasuk pemanfaatan QRIS Cross Border yang memudahkan transaksi lintas negara.
Adapun digitalisasi layanan masyarakat dilakukan melalui pengembangan Pusat Inovasi Digital (PIDI), kolaborasi penguatan infrastruktur teknologi, serta peningkatan literasi keuangan digital.
Dari sektor perbankan, Direktur Teknologi Informasi PT Bank Pembangunan Daerah Bali, Ida Bagus Gede Setia Yasa, memaparkan peran transformasi digital dalam meningkatkan kualitas dan aksesibilitas layanan keuangan.
Inovasi perbankan digital dinilai penting untuk memperluas inklusi keuangan, meningkatkan akses pembiayaan produktif, serta mendukung pemerataan pertumbuhan ekonomi digital di Bali.
Ketersediaan layanan perbankan yang andal dan beroperasi selama 24 jam setiap hari atau 24/7 juga menjadi kebutuhan penting. Dengan layanan tersebut, masyarakat dapat melakukan transaksi secara lebih mudah dan fleksibel sesuai kebutuhan.
Sementara itu, Ketua Bali Tech Startup Association, Indra Adhi Suputra, menyoroti peran startup dan pelaku industri teknologi dalam membangun ekosistem inovasi digital di Bali.
Menurutnya, startup memiliki peluang besar menghadirkan solusi teknologi yang mampu meningkatkan efisiensi pelayanan, membuka peluang usaha, menciptakan lapangan kerja baru, serta memperkuat daya saing daerah.
Namun, pengembangan ekosistem tersebut membutuhkan kolaborasi antara pemerintah, sektor keuangan, dunia usaha, dan komunitas teknologi agar inovasi yang dihasilkan tidak hanya berhenti pada tahap pengembangan, tetapi benar-benar diterapkan dan memberikan manfaat bagi masyarakat.
Melalui forum tersebut, para pemangku kepentingan sepakat bahwa perwujudan Bali sebagai “Smart Province” membutuhkan integrasi data, inovasi berkelanjutan, dan penguatan ekosistem ekonomi digital yang melibatkan seluruh sektor.
Rangkaian Balidigifest x Baligivation 2026 yang berlangsung hingga 14 November juga terbuka bagi masyarakat melalui berbagai agenda, mulai dari pameran, seminar, talkshow, showcase inovasi, hingga aktivitas interaktif. Kegiatan ini diharapkan menjadi ruang kolaborasi sekaligus sarana edukasi bagi masyarakat untuk mengenal dan memanfaatkan perkembangan teknologi digital.
Dengan sinergi pemerintah, Bank Indonesia, perbankan, dunia usaha, dan komunitas teknologi, transformasi digital Bali diharapkan tidak hanya mempercepat modernisasi layanan, tetapi juga menciptakan pertumbuhan ekonomi yang lebih inklusif dan berdaya saing. (red)
