BANGLI (terasbalinews.com). Pemerintah Kabupaten Bangli bekerjasama dan berkolaborasi dalam mengendalikan inflasi serta mempercepat digitalisasi. Kolaborasi ini terjadi pada acara High Level Meeting (HLM) Kabupaten Bangli, Kamis (20/7/2023). Pertemuan ini dipimpin oleh Bupati Bangli Sang Nyoman Sedana Arta dan melibatkan Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) serta Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD) Kabupaten Bangli.
Acara HLM juga dihadiri oleh Deputi Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Bali, Kepala BPS Bangli, Kepala BPD Bangli, dan perwakilan Bulog Kanwil Bali. Kegiatan ini dilakukan sebagai persiapan menghadapi Hari Raya Galungan dan Kuningan serta untuk mengevaluasi percepatan digitalisasi transaksi Pemerintah Daerah.
Bupati Bangli, menyatakan bahwa inflasi merupakan indikator penting dalam menilai keberhasilan pembangunan ekonomi.
“Laju inflasi yang tinggi berpotensi meningkatkan kemiskinan. Oleh karena itu, kerjasama dan sinergi antar instansi perlu dilakukan untuk mengantisipasi kenaikan harga,” katanya mewanti-wanti. Seraya memberikan apresiasi kepada Bank Indonesia atas dukungannya dalam penerapan transaksi elektronik pada pemerintahan daerah.
Kabupaten Bangli telah melakukan berbagai langkah untuk mengendalikan inflasi, termasuk pemantauan harga di tingkat produsen dan konsumen, kelancaran distribusi barang di distributor, serta pelaksanaan Kerja Sama Antar Daerah (KAD). Selain itu, operasi pasar untuk beras dan minyak goreng juga telah dilakukan. Secara keseluruhan, harga bahan pokok dan strategis lainnya terpantau stabil, dan stok bahan pangan tercukupi untuk menghadapi Hari Raya Galungan dan Kuningan.
“Namun, kenaikan harga daging dan telur ayam ras disebabkan oleh meningkatnya harga pakan ternak sejak awal tahun 2023. Sementara harga bawang putih sudah mengalami penurunan karena distribusi yang lebih lancar,” ujarnya.
Deputi Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Bali, G. A. Diah Utari, menyampaikan bahwa HLM merupakan bagian dari sinergi Gerakan Nasional Pengendalian Inflasi Pangan (GNPIP) di Bali yang terus berlangsung dan semakin kuat. Sinergi ini bertujuan untuk memastikan inflasi di Bali tetap berada dalam target sasaran 3 ± 1%. Utari juga menyarankan pendirian Perusahaan Umum Daerah (Perumda) pangan di Bangli untuk menjadi offtaker produk hasil petani dan distributor di pasar.
“Saat ini, telah terbentuk Paiketan Perumda Pangan se-Bali yang bertujuan untuk mengendalikan inflasi pangan. Lebih lanjut, badan usaha seperti koperasi yang bergerak dalam pengadaan pangan di Bangli dapat bergabung dengan Paiketan untuk memperkuat ketersediaan dan kelancaran distribusi komoditas strategis,” ucap Diah Utari.
Dalam konteks digitalisasi daerah, Bank Indonesia menyampaikan bahwa TP2DD Bangli dapat menyusun program unggulan digitalisasi di tempat wisata sebagai program Championship TP2DD 2023. Digitalisasi ini mencakup penerimaan Pajak Hotel dan Restoran (PHR) serta Retribusi Tempat Rekreasi, yang menjadi salah satu sumber pendapatan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
“Bank Indonesia memberikan apresiasi atas perkembangan kanal pajak dan retribusi Bangli yang mencapai lebih dari 90 persen, sementara belanja daerah Kabupaten Bangli telah 100 persen terelektronifikasi,” tutupnya. (*/yak)
