DENPASAR (terasbalinews.com). Dalam upaya mencapai pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan, Provinsi Bali terus menggencarkan penguatan konsumsi dan percepatan investasi berkualitas. Langkah ini diwujudkan melalui diversifikasi sektor ekonomi serta optimalisasi realisasi investasi strategis.Hal ini terungkap dalam acara Diseminasi Perkembangan Perekonomian Terkini Provinsi Bali yang digelar oleh Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Bali, Selasa (14/1/2025).
Acara tersebut dihadiri oleh berbagai pemangku kepentingan, termasuk Ketua Komisi II DPRD Provinsi Bali, Kepala Perwakilan Bank Indonesia Bali, Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Bali, Pangdam IX Udayana, serta jajaran Forkopimda, pimpinan perbankan, akademisi, dan pelaku usaha.
Kepala Perwakilan Bank Indonesia Bali, Erwin Soeriadimadja, menyampaikan bahwa ekonomi Bali tumbuh 5,43% pada triwulan III 2024, dengan proyeksi pertumbuhan tahunan sebesar 5,1-5,8%, melampaui proyeksi nasional yang berada di kisaran 4,7-5,5%. Kinerja pariwisata yang kuat menjadi pendorong utama capaian ini.
“Namun, untuk memastikan pertumbuhan yang berkelanjutan, Erwin menekankan pentingnya diversifikasi ekonomi Bali. Sektor pertanian, infrastruktur, dan ekonomi kreatif disebut sebagai potensi yang perlu dikembangkan,” tuturnya.
Sementara itu, Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Bali, I Wayan Wiasthana Ika Putra, menyoroti tantangan kesenjangan ekonomi antar wilayah. Pertumbuhan yang dominan di Sarbagita dan sektor pariwisata menjadi tantangan dalam mewujudkan pembangunan yang merata.
Dalam sesi diskusi, Deputi Kepala Perwakilan Bank Indonesia Bali, G. A. Diah Utari, memaparkan dua strategi kunci untuk mendukung pertumbuhan ekonomi 2025 melalui penguatan konsumsi rumah tangga dan percepatan investasi berkualitas.
“Pengendalian inflasi, khususnya harga pangan, melalui peningkatan produktivitas pertanian dan efisiensi rantai pasok dianggap vital untuk menjaga daya beli masyarakat. Mendorong investasi di Bali Utara dengan peningkatan kualitas infrastruktur menjadi fokus pemerintah daerah,” ucapnya.
Sedangka Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Bali, I Wayan Sumarajaya, menyebut bahwa minat investor asing terhadap proyek strategis Bali terus meningkat, meski distribusi investasi masih terkonsentrasi di Kabupaten Badung.
“Untuk mengatasi ketimpangan ini, DPMPTSP telah mempercepat penerapan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) online terintegrasi melalui sistem OSS,” sebutnya.
Dally Ramdhan Sugandria, Senior Manager PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia, mengusulkan skema Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) sebagai solusi percepatan pembangunan infrastruktur.
“Skema ini memungkinkan pemerintah menjadi agen kontrak sementara swasta menangani pembiayaan dan pembangunan,” ungkap Dally.
Menurut Dally, KPBU menawarkan berbagai manfaat, seperti percepatan penyelesaian proyek, minimisasi risiko pembengkakan biaya, serta peningkatan layanan publik tanpa membebani APBN atau APBD.
Dengan upaya kolaboratif berbagai pihak, Bali diharapkan mampu mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih merata dan berkelanjutan, mendukung visi sebagai pusat pariwisata dan investasi berkualitas. (red)
