DENPASAR (terasbalinews.com). Laju inflasi di Provinsi Bali kembali bergerak naik pada Februari 2026. Setelah sempat mengalami deflasi pada Januari, harga-harga kebutuhan masyarakat mulai merangkak seiring meningkatnya permintaan menjelang Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN) Nyepi dan Idulfitri.
Berdasarkan rilis resmi Badan Pusat Statistik Provinsi Bali pada 2 Maret 2026, Bali mencatat inflasi bulanan sebesar 0,70 persen (month to month/mtm). Sebelumnya, pada Januari 2026, Bali mengalami deflasi sebesar 0,34 persen.
Secara tahunan, inflasi Bali juga mengalami kenaikan cukup signifikan. Dari 2,58 persen (year on year/yoy) pada Januari 2026, meningkat menjadi 3,89 persen pada Februari 2026.
Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Bali, Erwin Soeriadimadja, menjelaskan bahwa kenaikan inflasi tahunan ini dipengaruhi faktor “base effect” terutama karena adanya diskon tarif listrik pada 2025 yang kini sudah tidak berlaku.
“Secara tahunan meningkat, namun faktor ini bersifat temporer karena dipengaruhi kebijakan diskon listrik tahun lalu,” ujarnya dalam keterangan pers, Senin (2/3).
Secara spasial, seluruh kabupaten/kota Indeks Harga Konsumen (IHK) di Bali mengalami inflasi bulanan pada Februari.
Kabupaten Badung mencatat inflasi bulanan tertinggi sebesar 1,04 persen (mtm) dengan inflasi tahunan 3,06 persen (yoy). Disusul Singaraja dengan inflasi bulanan 0,77 persen dan inflasi tahunan 4,23 persen. Sementara Kota Denpasar mengalami inflasi bulanan 0,57 persen dengan inflasi tahunan 4,33 persen. Kabupaten Tabanan mencatat inflasi bulanan 0,48 persen dan inflasi tahunan 3,57 persen.
Kenaikan harga pada Februari terutama dipicu lonjakan harga cabai rawit, daging ayam ras, emas perhiasan, dan cabai merah. Di sisi lain, tekanan inflasi sedikit tertahan oleh turunnya harga bensin, wortel, daging babi, dan bawang putih.
Kenaikan harga emas, menurut Bank Indonesia, juga dipengaruhi tren kenaikan harga emas dunia yang masih berlanjut.
Memasuki triwulan I 2026, tekanan inflasi diperkirakan masih akan berlanjut. Tingginya permintaan barang dan jasa selama periode Nyepi dan Idulfitri menjadi faktor utama yang perlu diwaspadai.
Selain itu, puncak musim hujan juga berpotensi memengaruhi produksi pertanian dan distribusi barang. Curah hujan tinggi dapat menurunkan hasil panen hortikultura, meningkatkan risiko penyakit ternak, hingga memicu gelombang tinggi yang menghambat produksi perikanan.
Karena itu, Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) diminta memperkuat langkah pengendalian harga, terutama pada komoditas strategis seperti beras, hortikultura, dan daging ayam ras.
Bank Indonesia bersama pemerintah daerah se-Bali menyiapkan sejumlah langkah antisipatif. Strategi difokuskan pada tiga pilar utama: menjaga stabilitas pasokan, meningkatkan efisiensi distribusi, serta memperkuat regulasi.
Langkah konkret dilakukan melalui intensifikasi operasi pasar dengan prinsip 3T — tepat waktu, tepat lokasi, dan tepat sasaran. Selain itu, kerja sama antar daerah baik di dalam maupun luar Bali diperkuat untuk menjaga kelancaran pasokan.
Penguatan ekosistem ketahanan pangan hulu-hilir juga dilakukan dengan melibatkan BUMDes, Perumda pangan, serta koperasi. Upaya ini diperkuat melalui regulasi yang mendorong pemanfaatan produk pangan lokal oleh pelaku usaha.
Dengan berbagai langkah tersebut, inflasi Bali sepanjang 2026 diproyeksikan tetap terkendali dalam kisaran target nasional 2,5 persen ± 1 persen.
Meski demikian, sinergi dan kewaspadaan tetap menjadi kunci, terutama menghadapi lonjakan permintaan saat hari raya yang secara historis selalu mendorong kenaikan harga di Pulau Dewata. (red)
