DENPASAR (terasbalinews.com). Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Bali memastikan bahwa tuntutan ratusan mahasiswa dari Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Universitas Udayana (Unud) dan masyarakat yang tergabung dalam Forum Diskusi Transportasi (FDT) Bali terkait pengoperasian kembali bus Trans Metro Dewata (TMD) akan segera terealisasi.
Ketua DPRD Bali, Dewa Made Mahayadnya, didampingi Wakil Ketua DPRD Bali, Wayan Disel Astawa, serta para Ketua Komisi I hingga IV DPRD Bali, mengungkapkan hal tersebut saat menerima aksi damai para pendemo di Gedung DPRD Bali, Renon, Denpasar, Kamis (27/2/2025).
“Kami menargetkan keputusan terkait pengoperasian kembali TMD akan dibahas pada Maret 2025, setelah pelantikan Gubernur dan Wakil Gubernur Bali yang baru,” ujar Dewa Made Mahayadnya.
Menurutnya, solusi utama untuk menghidupkan kembali TMD adalah melalui skema anggaran perubahan 2025 mendahului. Namun, skema ini tetap membutuhkan persetujuan dalam sidang paripurna DPRD.
“Pada 23 Januari 2025, Komisi III DPRD Bali telah berkoordinasi dengan Kementerian Perhubungan. Namun, pihak kementerian menegaskan bahwa APBD Provinsi Bali tidak dapat digunakan untuk TMD. Kami akhirnya menemukan celah dengan menggunakan anggaran perubahan 2025 mendahului,” tambahnya.
Dewa Made Mahayadnya menuturkan bahwa penghentian operasional TMD pada 31 Desember 2024 terjadi secara mendadak. Pemprov Bali pun tidak sempat mengalokasikan anggaran untuk keberlanjutan layanan tersebut.
“Kami terkejut karena penghentian ini dilakukan tanpa ada pemberitahuan sebelumnya. Sejak 2019, TMD beroperasi dengan dukungan dari pemerintah pusat. Namun, tiba-tiba, Kementerian Perhubungan menghentikan bantuan operasionalnya di akhir 2024,” jelasnya.
Wakil Ketua Komisi I DPRD Bali, I Dewa Nyoman Rai, menegaskan bahwa pengoperasian kembali TMD adalah kebutuhan mendesak.
“Masalah ini tidak bisa ditunda lagi. Jika memungkinkan, besok sudah harus dijalankan. Kepala Dinas Perhubungan Bali harus segera mengambil langkah konkret,” ujarnya.
DPRD Bali menegaskan bahwa subsidi transportasi publik adalah tanggung jawab pemerintah. Ketua Komisi II DPRD Bali, Agung Bagus Pratiksa Linggih, mengkritik ketidakhadiran Kepala Dinas Perhubungan Bali dalam lima kali undangan rapat oleh Kementerian Perhubungan sepanjang 2023.
“Kami ingin tahu alasan absennya Kepala Dinas Perhubungan Bali dalam lima pertemuan tersebut. Ini adalah isu penting yang harus segera diselesaikan,” tegasnya.
Sebagai upaya memahami kondisi transportasi publik, DPRD Bali mengusulkan agar pegawai Dinas Perhubungan Bali diwajibkan menggunakan transportasi umum setidaknya seminggu sekali.
Ketua Komisi III DPRD Bali, I Nyoman Suyasa, menekankan pentingnya keberadaan transportasi publik di kota besar seperti Denpasar.
“TMD memiliki manfaat besar, mulai dari mengurangi emisi karbon, menekan kemacetan, hingga mendorong masyarakat beralih dari kendaraan pribadi ke transportasi umum,” jelasnya.
Sebelumnya, Komisi III DPRD Bali telah menemui Direktorat Jenderal Perhubungan Darat untuk mencari solusi, namun pemerintah pusat tetap menyerahkan tanggung jawab pengelolaan TMD kepada Pemprov Bali.
“Kami sudah berupaya keras agar pemerintah pusat kembali memberikan anggaran. Namun, hingga kini, mereka tetap menyerahkan pengelolaan sepenuhnya kepada daerah,” ungkap Nyoman Suyasa.
Diketahui, TMD mulai beroperasi sejak 2019 sebagai hasil kerja sama antara Direktorat Jenderal Perhubungan Darat dan Pemprov Bali. Namun, pada 31 Desember 2024, layanan ini dihentikan, dan tanggung jawab operasionalnya diserahkan sepenuhnya kepada pemerintah daerah.
Dengan adanya skema anggaran perubahan 2025 mendahului, diharapkan Trans Metro Dewata dapat kembali beroperasi dan memberikan layanan transportasi yang nyaman dan terjangkau bagi masyarakat Bali. (red)
