BULELENG (terasbalinews.com) – Meningkatnya keluhan masyarakat terkait proses rujukan pasien di sejumlah fasilitas kesehatan di Kabupaten Buleleng mendapat perhatian dari Ketua DPRD Buleleng Ketut Ngurah Arya. Ia menegaskan bahwa hambatan dalam proses rujukan pasien bukan semata persoalan pelayanan tenaga medis, melainkan terkait ketersediaan fasilitas ruang intensif di rumah sakit tujuan.
Menurut penjelasannya, prosedur rujukan medis memiliki Standar Operasional Prosedur (SOP) ketat yang harus dipatuhi. Rumah sakit maupun puskesmas tidak dapat langsung merujuk pasien sebelum memastikan kesiapan ruang intensif serta alat pendukung yang diperlukan.
“Ruang intensif itu membutuhkan alat-alat khusus seperti ventilator yang jumlahnya terbatas di Rumah Sakit Umum. Ketika penuh, otomatis Faskes 1 tidak bisa merujuk sebelum ada konfirmasi ketersediaan ruangan. Terkadang penyampaian ke keluarga pasien hanya dibilang ‘kamar penuh’, padahal lengkapnya adalah butuh kamar intensif,” jelasnya, Jumat (21/11/2025).
Ia juga menegaskan bahwa kondisi pasien turut menjadi pertimbangan penting. Meski ruangan tersedia, rujukan tidak dapat dipaksakan bila kondisi pasien belum stabil. “Meskipun kamar tersedia, jika pasien belum stabil (transportable) dan berisiko drop di jalan, rujukan tidak bisa dipaksakan demi keselamatan pasien itu sendiri,” ujarnya.
Terkait adanya kritik mengenai sikap petugas medis, terutama pada pelayanan malam hari, ia mengakui perlunya pembenahan. Evaluasi akan dilakukan dengan memanggil para pimpinan rumah sakit dan fasilitas kesehatan.
Sebagai langkah peningkatan layanan kesehatan dalam jangka menengah, Pemerintah Kabupaten Buleleng menyiapkan program revitalisasi RSUD Buleleng dengan anggaran sekitar Rp 200 miliar. Proyek tersebut mencakup pembangunan Gedung PONEK dan Gedung Kamboja berlantai empat, yang nantinya dilengkapi enam ruang operasi besar dengan standar mendekati fasilitas RSUP tipe A.
Meski demikian, Buleleng masih menghadapi tantangan kurangnya tenaga spesialis. “Kendala utamanya, Buleleng enggan didatangi tenaga medis yang punya keahlian khusus. Mungkin karena hitung-hitungan bisnis dan pendapatan yang lebih kecil dibanding kota besar,” ungkapnya.
Sebagai solusi, pemerintah daerah telah berkomitmen memberikan insentif lebih tinggi bagi dokter spesialis mulai tahun 2026 untuk menarik minat tenaga medis ke daerah. *ndr
