DENPASAR (terasbalinews.com). Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Ngurah Rai menerima sertifikat ISO 31000:2018 terkait Manajemen Risiko dari VRC Internasional. Disaksikan Direktur Jenderal (Dirjen) Imigrasi Silmy Karim, Kakanim Ngurah Rai, Sugito menerima langsung sertifikat tersebut disela-sela kegiatan Festival Keimigrasian (Imifest) Tahun 2023 bertempat di Dharma Negara Alaya (DNA Art &Creative Hub) Denpasar, Selasa (18/7/2023).
Sementara itu Silmy Karim saat membuka secara resmi kegiatan Festival Imigrasi menyampaikan bahwa imigrasi memiliki peranan penting khususnya di Provinsi Bali dimana pariwisata menjadi salah satu penggerak perekonomian. Selain itu imigrasi berfungsi sebagai palang pintu dalam mencegah masuknya potensi ancaman di Indonesia baik yang berkaitan dengan kejahatan maupun terorisme.
Silmy menjelaskan bahwa Imigrasi merupakan wajah Indonesia yang perlu ditata sehingga dapat menjawab tantangan dalam menjaring pelintas yang berkualitas. Festival Keimigrasian merupakan platform diseminasi kolaboratif Direktorat Jenderal Imigrasi untuk memahami seputar produk dan kebijakan keimigrasian berejejaring dan berkolaborasi. Dalam imifest tersebut disajikan talkshow, public expo, pelayanan e-pasport dan hiburan lainnya.
Beberapa bulan yang lalu banyak kita temui realitas dimana Warga Negara Asing (WNA) melakukan pelanggaran atau tidak menghormati nilai-nilai budaya masyarakat kita. Ini merupakan tantangan imigrasi dalam melakukan penertiban serta penanggulangan pelanggaran yang dilakukan oleh WNA. Agar WNA tersebut patuh dan menghormati nilai-nilai budaya yang ada agar tercipta suatu harmoni yang baik antara Warga Negara Asing dengan penduduk setempat.
“Kita harus selalu responsive dengan apa yang terjadi di masyarakat baik itu aduan yang dilaporkan secara resmi maupun yang viral di media sosial,” tegas Silmy.
Silmy menerangkan secara kuantitas jumlah pelintas tahun 2023 yang masuk ke Bali sudah lebih tinggi dari pelintas sebelum pandemi. Hal tersebut tidak terlepas dari kebijakan-kebijakan yang telah kita keluarkan baik itu dalam konteks visa maupun kebijakan diluar imigrasi. Maka dari itu diperlukan kerjasama yang baik antara Direktorat Jenderal Imigrasi dengan Pemerintah Daerah setempat dan Aparat Penegak Hukum dalam hal ini memastikan agar terjadi harmoni yang baik antara WNA dengan masyarakat.
Kebijakan bebas visa kunjungan sedang di evaluasi, yang tadinya ada 169 negara saat ini hanya 10 negara dan itu negara Asia. Visa sebagai proses seleksi masuknya WNA yang berkualitas, sehingga dengan ijin Menteri Hukum dan HAM dan didukung oleh Presiden RI kita lakukan evaluasi kebijakan bebas visa. Nyatanya evaluasi tersebut tidak berpengaruh terhadap kunjungan WNA ke Indonesia, ke Bali khususnya. Sehingga kita perlukan upaya yang lebih agar WNA yang masuk ke Indonesia, khususnya Bali lebih berkualitas.
Terakhir, Silmy menyampaikan apresiasinya kepada Walikota Denpasar. “Terimakasih dukungannya atas terselenggaranya kegiatan Festival Keimigrasian yang mana hubungan baik antara Imigrasi dengan Pemerintah Daerah dalam berkolaborasi dapat mencapai hasil yang optimal. Selamat menikmati sajian talkshow, public expo serta berbagai hiburan dalam gelaran imifest tahun 2023,” tutup Silmy.
Hadir dalam kesempatan tersebut Wali Kota Denpasar, Dirwasdakim, Instansi Vertikal Provisi Bali, Perwakilan Pemkab Badung, Kepala UPT Imigrasi di lingkungan Kanwil Bali, jajaran Ditjenim dan Divisi Imigrasi Kanwil Kemenkumham Bali. (*/yak)
