JAKARTA (terasbalinews.com). Penguatan ekonomi syariah nasional tidak lagi sebatas mendorong pertumbuhan industri halal, tetapi mulai diarahkan pada bagaimana pembiayaan, perdagangan, dan aktivitas usaha terhubung langsung dengan sektor riil. Di tingkat daerah, semangat tersebut salah satunya tercermin dari pengembangan UMKM hijau di Bali.
Bank Indonesia Provinsi Bali membawa praktik tersebut dalam Indonesia Sharia Economic Festival (ISEF) ke-13 Tahun 2026 di Jakarta. Dalam ajang yang berlangsung pada 14-18 Oktober 2026 itu, KPwBI Provinsi Bali mendapat apresiasi dari Departemen Ekonomi dan Keuangan Syariah (DEKS) atas implementasi praktik bisnis hijau melalui Program Inovasi UMKM Hijau Bali 2026. Program tersebut dinilai sejalan dengan arah pengembangan ekonomi dan keuangan syariah yang inklusif dan berkelanjutan.
Sebagai bentuk apresiasi sekaligus percontohan bagi Kantor Perwakilan Bank Indonesia Dalam Negeri (KPwDN) lainnya, KPwBI Provinsi Bali mendapat fasilitas showcasing khusus untuk menampilkan UMKM hijau binaannya. Salah satunya adalah DINZ Handmade Bali.
UMKM tersebut membawa cerita bagaimana limbah produksi tidak harus berakhir sebagai sampah. Bersama UMKM binaan KPwBI Provinsi Bali lainnya, DINZ Handmade mengolah limbah produksi menjadi produk baru yang memiliki nilai komersial.
Praktik bisnis hijau itu juga terlihat dari penggunaan pewarna alami dalam proses produksi. Pendekatan tersebut sekaligus memperlihatkan bahwa prinsip keberlanjutan dapat diterapkan dalam aktivitas usaha tanpa harus meninggalkan orientasi terhadap pasar.
Tidak berhenti pada aspek lingkungan, DINZ Handmade juga memberdayakan kelompok perempuan lokal dalam proses produksinya. Keterlibatan tersebut membuka ruang ekonomi bagi masyarakat sekitar sekaligus mendukung penciptaan lapangan kerja.
Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Bali Achris Sarwani mengatakan pengembangan ekosistem UMKM hijau akan terus didorong di Bali.
“Ke depan, KPwBI Provinsi Bali akan senantiasa mendorong percepatan pengembangan ekosistem UMKM hijau di Provinsi Bali dalam menjaga pertumbuhan ekonomi Bali yang inklusif dan berkelanjutan,” ujar Achris saat meninjau booth UMKM DINZ.
Di sisi lain, pengembangan industri halal dan UMKM tidak dapat dilepaskan dari ketersediaan pembiayaan. Persoalan akses modal menjadi salah satu perhatian utama dalam rangkaian ISEF 2026.
Hal itu mengemuka dalam Business Deals Ceremony Pembiayaan dan Perdagangan Syariah yang digelar Bank Indonesia pada 16 Oktober 2026 di Jakarta International Convention Center (JICC).
Deputi Gubernur Bank Indonesia Solikin M. Juhro mengatakan akses modal menjadi salah satu kunci untuk meningkatkan daya saing industri halal. Karena itu, penguatan pembiayaan syariah yang terhubung dengan sektor riil diperlukan agar ekonomi syariah dapat memberikan kontribusi lebih besar terhadap pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan.
Berdasarkan laporan “State of the Global Islamic Economy” (SGIE) 2025/2026, Indonesia berada di peringkat keempat dunia dalam ekosistem ekonomi syariah. Indonesia bahkan menempati posisi pertama dalam sektor modest fashion, peringkat ketiga dalam makanan halal serta media dan rekreasi, dan posisi keempat dalam farmasi dan kosmetik.
Capaian tersebut membuka ruang pengembangan yang masih besar. Namun, peningkatan kapasitas produksi, perluasan pasar, dan penguatan daya saing industri halal membutuhkan dukungan pembiayaan yang inovatif dan sesuai dengan kebutuhan pelaku usaha.
Solikin menyebut terdapat tiga prioritas dalam pengembangan pembiayaan syariah. Pertama, memperluas akses pembiayaan ke sektor-sektor unggulan. Kedua, memperkuat inklusi keuangan syariah bagi UMKM. Ketiga, memperkuat sinergi antara otoritas, industri keuangan, dan pelaku usaha.
Data Otoritas Jasa Keuangan juga menunjukkan ruang pertumbuhan tersebut masih terbuka. Hingga Agustus 2026, pembiayaan perbankan syariah tumbuh 11,61 persen secara tahunan menjadi Rp748,7 triliun, dengan rasio *Non-Performing Financing* (NPF) gross yang tetap terjaga di level 2,3 persen.
Pertumbuhan tersebut menjadi modal penting untuk memperluas pembiayaan kepada industri halal, termasuk UMKM, sehingga pelaku usaha dapat meningkatkan kualitas produk, kapasitas produksi, sekaligus memperluas jangkauan pasar. Penguatan ekosistem tersebut kemudian diterjemahkan dalam berbagai kesepakatan bisnis pada ISEF 2026.
Melalui implementasi SAPA SYARIAH atau Sinergi Perdagangan dan Pembiayaan Syariah serta program PINISI 2026, total komitmen kesepakatan bisnis yang dihimpun mencapai Rp27,43 triliun.
Komitmen terbesar berasal dari pembiayaan proyek strategis senilai Rp19,40 triliun, yang mencakup kerja sama pemerintah dan badan usaha (KPBU) syariah, Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP), serta pembiayaan mikro perumahan.
Selain itu, terdapat komitmen pasar uang dan valuta asing (valas) syariah sekitar Rp5,32 triliun yang mencakup Sertifikat Pengelolaan Dana Berdasarkan Prinsip Syariah (SiPA), lindung nilai, dan *Sharia Restricted Investment Account* (SRIA).
Pembiayaan korporasi halal juga mencapai lebih dari Rp2,2 triliun. Sementara komitmen kerja sama antara UMKM dengan pembeli melalui “Letter of Intent” (LoI) mencapai sekitar Rp9,78 miliar.
Dukungan terhadap UMKM dan startup halal tercatat sebesar Rp499,75 miliar, sedangkan skema “blended finance” melalui “Cash Waqf Linked Sukuk” (CWLS) mencapai Rp4,45 miliar.
Rangkaian kesepakatan tersebut menunjukkan bahwa pengembangan ekonomi syariah mulai diarahkan pada pembiayaan yang lebih terhubung dengan kebutuhan nyata dunia usaha.
Di tingkat daerah, praktik UMKM hijau seperti yang dilakukan DINZ Handmade Bali menjadi salah satu gambaran bagaimana agenda besar tersebut dapat diterjemahkan ke dalam aktivitas ekonomi sehari-hari.
Mengolah limbah menjadi produk bernilai, menggunakan bahan yang lebih ramah lingkungan, sekaligus memberdayakan perempuan lokal menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi dapat berjalan beriringan dengan kepedulian lingkungan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.
Bagi Bali, pengembangan UMKM hijau dengan pendekatan tersebut menjadi bagian penting dalam membangun ekonomi yang bukan hanya tumbuh, tetapi juga inklusif dan berkelanjutan.(red)
