BULELENG (terasbalinews.com) – Aliansi Mahasiswa Cipayung Plus Buleleng menggelar aksi damai bertajuk “Buleleng Memanggil” di depan Kantor DPRD Kabupaten Buleleng, Senin (29/6/2026). Dalam aksi tersebut, mahasiswa menyampaikan berbagai tuntutan terkait persoalan nasional maupun daerah yang dinilai memerlukan perhatian serius dari pemerintah dan lembaga legislatif.
Aliansi yang terdiri atas HMI Cabang Singaraja, PC PMII Buleleng, dan PC IMM Buleleng itu datang dengan membawa dokumen kajian berjudul Analisis Komparatif Isu Strategis Nasional dan Kewilayahan Tahun 2024–2026. Kajian tersebut menjadi dasar penyampaian aspirasi mengenai sejumlah kebijakan yang dinilai berdampak terhadap masyarakat Buleleng.
Aksi yang berlangsung sejak pukul 11.00 Wita mendapat pengamanan dari personel kepolisian, Satpol PP, serta pecalang. Di sekitar lokasi juga terlihat sejumlah orang berpakaian serba hitam yang memantau jalannya demonstrasi.
Selain berorasi, massa aksi membentangkan berbagai spanduk berisi kritik terhadap sejumlah kebijakan. Di antaranya bertuliskan “Titik Nol Elit, Jalan Sulit”, “Buleleng Butuh Kepastian”, hingga tuntutan terkait program Makan Bergizi Gratis (MBG), kesejahteraan guru, persoalan ekonomi masyarakat, serta desakan mengenai SP3 kasus Bukit Ser di Desa Pemuteran, Kecamatan Gerokgak.
Dalam penyampaian sikapnya, mahasiswa mengangkat sedikitnya 12 isu strategis. Beberapa di antaranya menyangkut evaluasi program Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDMP), pemulihan dana desa, pengelolaan Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Bengkala, kebijakan perpajakan bagi pelaku UMKM khususnya kedai kopi, hingga perlindungan lahan pertanian Subak dari ancaman alih fungsi.
Mahasiswa menilai pengurangan dana transfer dari pemerintah pusat berdampak terhadap kemampuan pemerintah daerah membiayai pembangunan infrastruktur dasar, seperti jalan desa, drainase, dan perlindungan kawasan pertanian produktif.
“Dana desa yang seharusnya utuh untuk memperbaiki jalan, membenahi drainase, dan memproteksi petani Subak kita di Buleleng, justru menyusut akibat inefisiensi birokrasi pusat. Kami menuntut keadilan fiskal; kembalikan hak dana desa kami secara utuh!” tegas perwakilan Aliansi Cipayung Plus Buleleng.
Selain itu, mereka meminta pemerintah melakukan evaluasi menyeluruh terhadap pelaksanaan KDMP. Berdasarkan kajian yang disusun, mahasiswa menilai terdapat sejumlah potensi persoalan yang perlu diantisipasi, mulai dari risiko usaha akibat minimnya perencanaan bisnis, keterbatasan kapasitas sumber daya manusia dalam mengelola koperasi, hingga potensi persaingan dengan usaha kecil yang telah lebih dahulu berkembang.
“Kami memiliki sejumlah catatan, mulai dari potensi risiko usaha apabila koperasi dijalankan tanpa perencanaan bisnis yang matang, keterbatasan kompetensi sumber daya manusia dalam pengelolaan koperasi, hingga kekhawatiran munculnya persaingan yang dapat memengaruhi keberlangsungan usaha kecil milik masyarakat,” ujar salah seorang orator.
Di tengah berlangsungnya aksi, mahasiswa menyampaikan kekecewaan karena tidak ada pimpinan maupun anggota DPRD Kabupaten Buleleng yang menemui massa untuk berdialog. Mereka menilai momentum penyampaian aspirasi melalui jalur akademik tersebut seharusnya dapat dimanfaatkan sebagai ruang komunikasi antara masyarakat dengan wakil rakyat.
“Kami di sini membawa kajian ilmiah, membawa keringat rakyat yang diperas pajak, tapi wakil rakyat kami justru tidak ada dan barikade aparat yang ikut berteduh melihat kami terbakar matahari,” seru salah satu orator.
Aliansi Cipayung Plus pun meminta DPRD Buleleng membuka ruang audiensi secara terbuka serta memberikan penjelasan kepada publik mengenai ketidakhadiran pimpinan maupun anggota dewan saat aksi berlangsung.
Menanggapi hal tersebut, Ketua DPRD Kabupaten Buleleng, Ketut Ngurah Arya, menjelaskan bahwa pihaknya tidak menerima surat pemberitahuan maupun permohonan audiensi sebelum aksi digelar. Ia mengatakan pada hari yang sama pimpinan dan anggota DPRD telah memiliki agenda yang telah dijadwalkan, termasuk kegiatan persembahyangan.
“Jika saja sejak awal ada surat pemberitahuan tentu akan kami agendakan dan berbagi tugas dengan anggota yang lain. Kebetulan juga hari ini ada agenda internal persembahyangan jadi waktunya berbenturan,” ujar Ngurah Arya.
Ia menegaskan DPRD Kabupaten Buleleng tetap terbuka menerima aspirasi masyarakat. Menurutnya, penyampaian aspirasi akan lebih efektif apabila diawali dengan koordinasi sehingga jadwal audiensi dapat disusun tanpa berbenturan dengan agenda kedewanan. *ndr
