BANGLI (terasbalinews.com). Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) Bali mulai menggagas arah baru pengelolaan kawasan Kintamani melalui konsep “The New Kintamani”, sebuah pendekatan pengelolaan bentang alam yang adaptif, kolaboratif, dan berkelanjutan.
Konsep tersebut diperkenalkan dalam kegiatan Konsolidasi Para Pihak Konsep The New Kintamani yang digelar di Aula Museum Geopark Batur, Kintamani, Kabupaten Bangli, Jumat (8/5/2026). Sebanyak 46 pemangku kepentingan hadir dalam forum tersebut, mulai dari unsur pemerintah daerah, aparat keamanan, pengelola kawasan, desa adat, kelompok masyarakat, hingga pelaku wisata.
Kegiatan ini menjadi titik awal membangun pola pengelolaan kawasan konservasi yang lebih partisipatif, khususnya di kawasan Taman Wisata Alam (TWA) Gunung Batur Bukit Payang dan TWA Panelokan.
Hadir dalam forum tersebut antara lain Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Bangli I Wayan Dirga Yusa, perwakilan UNESCO Global Geopark Batur, UPTD KPH Bali Timur, aparat Kecamatan Kintamani, Koramil, Polsek Kintamani, hingga sejumlah desa adat penyangga kawasan konservasi seperti Desa Adat Batur, Songan, Kedisan, Terunyan, Buahan, dan Suter.
Selain unsur pemerintah dan adat, forum juga dihadiri kelompok pelaku wisata seperti komunitas jeep wisata, pemandu pendakian Gunung Batur, kelompok ojek wisata, ASITA, Pokdarwis, hingga mitra usaha wisata alam.
Dalam paparannya, Kepala Balai KSDA Bali Ratna Hendratmoko menegaskan bahwa pengelolaan Kintamani ke depan harus mampu menyeimbangkan aspek konservasi, pariwisata, budaya, dan kepentingan masyarakat lokal.
“Pengelolaan kawasan konservasi di Kintamani harus dilaksanakan secara adaptif dan kolaboratif, yaitu pengelolaan bentang alam yang mendukung kegiatan pariwisata yang sesuai dengan nilai konservasi, sesuai perkembangan zaman, serta mampu memberikan manfaat yang adil dan berkelanjutan bagi masyarakat,” ujarnya.
Dalam forum tersebut, BKSDA Bali juga memaparkan sejumlah persoalan yang selama ini menjadi tantangan pengelolaan kawasan Kintamani.
Kepala Seksi KSDA Wilayah II Balai KSDA Bali, Raden Danang Wijayanto, menyebut sedikitnya ada sembilan isu strategis yang harus ditangani secara terpadu.
Mulai dari penyesuaian rencana pengelolaan kawasan, penataan aktivitas jeep wisata dan pendakian, optimalisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP), penataan usaha wisata alam, hingga maraknya bangunan dan aktivitas perdagangan di dalam kawasan konservasi.
Selain itu, aktivitas skuter wisata dan motorcross, serta munculnya objek wisata baru tanpa penataan yang jelas juga menjadi perhatian serius.
Persoalan tersebut dinilai tidak bisa diselesaikan secara sepihak, melainkan membutuhkan keterlibatan semua pihak, termasuk pemerintah daerah, masyarakat adat, pelaku wisata, hingga aparat keamanan.
Karena itu, konsep The New Kintamani dirancang bukan sekadar program penataan kawasan, tetapi juga sebagai ruang konsolidasi bersama untuk menyamakan persepsi dan membangun komitmen kolektif.
Ratna Hendratmoko menjelaskan, implementasi konsep The New Kintamani akan dilakukan secara bertahap mulai Mei hingga Oktober 2026 dan terus dievaluasi dalam jangka menengah sekitar dua tahun.
Saat ini, tahapan yang dilakukan masih berupa sosialisasi awal dan pra forum besar guna menghimpun masukan dari berbagai pihak.
Sebelumnya, BKSDA Bali juga telah melakukan pendekatan langsung kepada stakeholder, pematangan konsep internal, hingga konsolidasi awal di lapangan.
Ke depan, akan digelar serangkaian pertemuan tematik bersama kelompok-kelompok terkait, seperti komunitas jeep wisata, pemandu pendakian, pedagang, pengelola tiket, hingga pelaku usaha wisata alam.
Selain itu, BKSDA Bali juga akan melakukan pertemuan bilateral dengan Pemerintah Kabupaten Bangli guna memperkuat sinkronisasi kebijakan.
Seluruh tahapan itu nantinya bermuara pada Forum Besar The New Kintamani sebagai wadah pengambilan kesepahaman bersama terkait arah pengelolaan kawasan Kintamani.
Konsep The New Kintamani mendapat respons positif dari berbagai pihak yang hadir dalam forum tersebut.
Kepala Bidang Destinasi Wisata Kabupaten Bangli, Gede Budiastawa, menyatakan dukungan penuh terhadap gagasan tersebut.
“Kami mendukung usulan konsep The New Kintamani dan berharap seluruh pihak dapat terus memperkuat kerja sama serta kolaborasi dalam mewujudkan pengelolaan kawasan Kintamani yang lebih baik dan berkelanjutan,” ujarnya.
Dukungan serupa datang dari kalangan pelaku wisata. Perwakilan ASITA, Gede Sudiatmika, menilai Kintamani harus dipersiapkan sebagai destinasi jangka panjang yang tetap lestari bagi generasi mendatang.
Sementara Pengelola Geopark Batur, Putu Diyan, menyebut konsep ini sebagai tonggak harapan baru dalam penataan pariwisata Kintamani.
“Baru kali ini ada inisiatif yang serius untuk membangun pengelolaan kawasan secara adaptif dan kolaboratif berbasis bentang alam, dengan tetap memperhatikan kawasan konservasi dan masyarakat di dalamnya,” katanya.
Dari unsur desa adat dan pemerintah desa, mayoritas menyatakan dukungan dengan catatan keterlibatan masyarakat harus tetap menjadi prioritas dalam setiap proses pengambilan keputusan.
Perbekel Desa Songan B, misalnya, berharap seluruh aktivitas masyarakat di kawasan konservasi tetap dapat terakomodasi dan ditata secara baik melalui konsep tersebut.
Hal senada disampaikan Bendesa Adat Kedisan dan Desa Adat Suter yang menekankan pentingnya kepastian hukum, penguatan peran masyarakat adat, serta kolaborasi lintas sektor demi menjaga keamanan dan keberlanjutan kawasan Kintamani.
Di akhir kegiatan, seluruh peserta pada prinsipnya sepakat melanjutkan pembahasan konsep The New Kintamani sebagai upaya bersama mewujudkan kawasan konservasi dan wisata alam Kintamani yang lebih tertata, harmonis, dan berkelanjutan. (red)
