BULELENG (terasbalinews.com) – Proses penataan Ruang Terbuka Hijau (RTH) di kawasan Titik Nol Singaraja terus berlanjut. Dalam mendukung kelancaran proyek tersebut, PT PLN (Persero) UP3 Bali Utara melakukan langkah pengamanan jaringan listrik guna mencegah potensi bahaya selama pekerjaan berlangsung.
Langkah ini dilakukan untuk memastikan aktivitas pengerjaan proyek oleh Dinas Pekerjaan Umum maupun vendor pelaksana dapat berjalan dengan aman tanpa risiko gangguan kelistrikan.
Asisten Manajer Jaringan Distribusi UID Bali UP3 Bali Utara, Putu Agus Cipta Kusuma, menjelaskan bahwa saat ini PLN masih fokus pada proses pengamanan jaringan di area proyek.
“Saat ini progres kami adalah dalam tahap pengamanan untuk pelaksanaan pengerjaan proyek Titik Nol Singaraja. Tujuannya supaya teman-teman dari PU maupun vendor pelaksana di sana aman dari bahaya listrik,” ujar Agus Cipta Kusuma, Kamis (5/3/2026).
Selain pengamanan jaringan, PLN juga melakukan relokasi sejumlah fasilitas kelistrikan. Salah satunya adalah gardu listrik yang sebelumnya berada di depan Kantor Bupati Buleleng yang kini dipindahkan ke sisi barat kawasan tersebut.
“Gardu yang awalnya berada di depan Kantor Bupati, nantinya akan digeser atau dipindahkan ke sisi barat. Itu proses yang sedang berjalan saat ini,” imbuhnya.
PLN juga memberikan klarifikasi terkait pemadaman listrik yang sempat dikeluhkan masyarakat di kawasan pusat pemerintahan. Menurut Agus, sebagian pemadaman memang dilakukan sebagai bagian dari proses pengamanan jaringan, termasuk penanganan tiang listrik yang berpotensi roboh akibat aktivitas penggalian proyek.
Namun, pemadaman listrik yang berlangsung lebih lama dari jadwal disebabkan adanya gangguan tambahan yang tidak terduga.
“Kemarin itu sebenarnya kami mengamankan tiang yang terancam roboh akibat adanya penggalian di lokasi proyek. Secara jadwal, pekerjaan pemeliharaan kami sebenarnya sudah selesai pada pukul 15.00 Wita. Namun, ternyata terjadi gangguan di sisi timur, yakni adanya kabel tembus,” jelasnya.
Kerusakan pada kabel bawah tanah tersebut memerlukan penanganan lebih lama karena tingkat kesulitannya cukup tinggi. Dampaknya, pemadaman listrik di kawasan sekitar Kantor Bupati hingga DPRD Buleleng berlangsung hingga sekitar lima jam.
Menanggapi keluhan warga terkait pemadaman yang dianggap mendadak, pihak PLN menegaskan bahwa setiap pemadaman terencana selalu disertai pemberitahuan kepada instansi terkait.
“Kami selalu bersurat ke Pemkab dan DPRD terkait rencana pemadaman. Bahkan komunikasi dengan teman-teman Diskominfo sangat intens karena mereka harus mengamankan server. Informasi jadwal pemadaman juga sudah kami sampaikan melalui media sosial Instagram resmi kami,” tandasnya. *ndr
