DENPASAR (terasbalinews.com). Pemerintah Provinsi Bali mencatat capaian positif dalam kinerja ekonomi dan pembangunan sepanjang tahun 2025. Pertumbuhan ekonomi Bali mencapai 5,82 persen, meningkat dibanding tahun sebelumnya dan menjadi yang tertinggi dalam tujuh tahun terakhir.
Capaian tersebut disampaikan Gubernur Bali Wayan Koster dalam pidato satu tahun kepemimpinannya pada Rapat Paripurna ke-28 DPRD Provinsi Bali, Rabu (25/3/2026).
Menurut Koster, pertumbuhan ekonomi Bali secara kumulatif mencapai 5,82 persen, meningkat dari 5,48 persen pada 2024 dan lebih tinggi dibanding rata-rata nasional yang berada di angka 5,11 persen.
“Pertumbuhan ekonomi Bali secara kumulatif sebesar 5,82 persen, merupakan yang tertinggi dalam tujuh tahun terakhir dan melampaui rata-rata nasional,” ujar Koster dalam pidatonya.
Selain pertumbuhan ekonomi, sejumlah indikator makro lainnya juga menunjukkan hasil menggembirakan. Tingkat kemiskinan Bali berhasil ditekan menjadi 3,42 persen, terendah secara nasional dan jauh di bawah rata-rata nasional yang mencapai 8,25 persen.
Tingkat pengangguran juga mengalami penurunan menjadi 1,45 persen, menjadikan Bali sebagai provinsi dengan tingkat pengangguran terendah di Indonesia.
Dari sisi pemerataan ekonomi, Indeks Gini Rasio Bali tercatat 0,333, lebih rendah dibanding rata-rata nasional sebesar 0,363. Angka ini menunjukkan distribusi pendapatan masyarakat yang semakin merata.
Pendapatan per kapita Bali juga meningkat menjadi Rp72,66 juta, sementara Indeks Pembangunan Manusia (IPM) mencapai 79,37 dengan usia harapan hidup 75,46 tahun.
Di sektor kesehatan, Bali mencatat prevalensi stunting sebesar 7,2 persen, yang merupakan terendah secara nasional dan satu-satunya provinsi dengan angka di bawah 10 persen.
“Capaian indikator makro pembangunan Bali tahun 2025 menunjukkan kinerja yang sangat baik dan melampaui target yang direncanakan,” tegasnya.
Dalam Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Tahun 2025, Gubernur juga memaparkan berbagai kebijakan strategis yang telah dijalankan pemerintah daerah.
Sepanjang tahun 2025, Pemerintah Provinsi Bali menerbitkan 10 peraturan daerah strategis, 6 peraturan gubernur, serta sejumlah instruksi dan surat edaran yang mendukung perlindungan budaya, lingkungan, dan penguatan ekonomi daerah.
Regulasi tersebut menjadi dasar dalam menjaga arah pembangunan Bali agar tetap berbasis budaya dan berkelanjutan.
Sektor pariwisata masih menjadi tulang punggung ekonomi Bali. Penerimaan dari pungutan wisatawan asing tercatat mencapai Rp369 miliar dari 2,46 juta wisatawan yang telah melakukan pembayaran.
Pemerintah juga terus memperkuat penertiban wisatawan serta menjaga kualitas pariwisata berbasis budaya agar tetap bermartabat dan berkelanjutan.
Di sektor ekonomi riil, Pemprov Bali mendorong transformasi ekonomi melalui penguatan pertanian organik, UMKM, industri lokal, serta ekonomi kreatif dan digital.
Langkah ini dilakukan untuk mengurangi ketergantungan pada pariwisata dan memperkuat struktur ekonomi daerah.
Sementara di sektor infrastruktur, sejumlah proyek strategis terus berjalan, seperti pembangunan shortcut Singaraja–Mengwitani, rencana underpass Jimbaran, serta pengembangan transportasi publik dan kendaraan listrik.
Dalam pengelolaan lingkungan, Pemerintah Provinsi Bali menargetkan penutupan total TPA Suwung pada 2026 serta pembangunan fasilitas pengolahan sampah menjadi energi listrik.
Di bidang energi, Bali juga mempercepat pemanfaatan energi bersih melalui pembangunan pembangkit listrik dan penggunaan PLTS atap.
Selain itu, pembangunan Turyapada Tower sebagai pusat konektivitas digital di Bali Utara terus dikebut untuk mendukung Bali sebagai pulau digital.
Koster menegaskan bahwa seluruh capaian tersebut merupakan implementasi visi pembangunan “Nangun Sat Kerthi Loka Bali” sebagai arah pembangunan jangka panjang.
Menurutnya, tahun pertama kepemimpinan menjadi fondasi penting dalam menentukan keberhasilan pembangunan Bali ke depan.
Pemerintah Provinsi Bali, kata dia, akan terus menjaga momentum pertumbuhan ekonomi sekaligus memperkuat pembangunan yang inklusif, berkelanjutan, dan berbasis kearifan lokal dengan dukungan seluruh pemangku kepentingan dan masyarakat Bali. (red)
