BULELENG (terasbalinews.com) – Pemerintah Kabupaten Buleleng melalui Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) terus mematangkan regulasi guna memperkuat penegakan ketertiban umum di daerah. Salah satunya dengan menggelar pembahasan Rancangan Peraturan Bupati (Ranperbup) tentang Ketertiban Umum, Ketenteraman, dan Perlindungan Masyarakat (Tibumtranlinmas), Selasa (14/4).
Sekretaris Satpol PP Buleleng, Nyoman Juni Wardhana, menjelaskan bahwa penyusunan Ranperbup ini merupakan tindak lanjut dari Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2024. Regulasi ini nantinya akan menjadi acuan teknis bagi aparat dalam menjalankan tugas penegakan ketertiban sekaligus memberikan kepastian hukum di lapangan.
“Ranperbup ini tidak hanya mengatur penindakan, tetapi juga mengedepankan upaya preventif dan pembinaan kepada masyarakat agar tercipta kesadaran hukum,” ujarnya.
Ia menambahkan, aturan tersebut akan mencakup berbagai aspek penting, mulai dari ketertiban ruang, lalu lintas, lingkungan, hingga aktivitas usaha dan penggunaan fasilitas publik. Selain itu, sistem penegakan sanksi administratif juga disusun secara bertahap, mulai dari teguran hingga tindakan tegas sesuai tingkat pelanggaran.
Dalam proses penyusunannya, Satpol PP melibatkan berbagai pihak, termasuk akademisi dari Universitas Panji Sakti (Unipas) Singaraja, serta unsur Kepolisian, Kejaksaan, dan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait.
Keterlibatan lintas sektor ini diharapkan mampu menghasilkan regulasi yang komprehensif, implementatif, dan selaras dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Melalui langkah ini, Pemerintah Kabupaten Buleleng menegaskan komitmennya dalam menciptakan kondisi wilayah yang tertib, aman, dan nyaman, sekaligus memperkuat sinergi antarinstansi dalam menjaga ketenteraman masyarakat. *ndr
