BREAKING NEWS
Gunakan QR Code, Pertamina Uji Coba Full Cycle BBM Subsidi

Serap Aspirasi DPD RI Lakukan Inventaris Pengawasan dan Pelaksanaan di Imigrasi Ngurah Rai

Kunjungan Komite I DPD RI ke Imigrasi Ngurah Rai.
Kunjungan Komite I DPD RI ke Imigrasi Ngurah Rai. (foto/ist)
banner 120x600

BADUNG (terasbalinews.com). Dalam rangka melakukan inventarisasi pengawasan terhadap UU Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian, Komite I DPD RI melakukan kunjungan kerja ke Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Ngurah Rai pada (21/1/2023) dengan meninjau langsung ke Kantor Imigrasi sekaligus mendapatkan penjelasan dari pihak Kantor Imigrasi.

Kedatangan Komite I DPD RI yang dipimpin oleh Wakil Ketua I Komite I DPD RI Pangeran Syarif Abdurrahman Bahasyim disambut langsung oleh Kakanwil Kemenkumham Bali Anggiat Napitupulu, didampingi oleh Kepala Divisi Keimigrasian Kanwil Kemenkumham Bali Barron Ichsan dan Kepala Kantor Imigrasi Ngurah Rai Sugito.

Dalam pertemuan yang digelar di aula Kantor Imigrasi Ngurah Rai, Kakanwil Kemenkumham Bali dalam sambutannya menyampaikan bahwa Imigrasi telah mengeluarkan berbagai kebijakan untuk mendukung program pemulihan ekonomi nasional antara lain pembukaan kembali Bandara Ngurah Rai sebagai pintu masuk internasional, pemberian Visa on Arrival dan Bebas Visa Kunjungan serta E-Visa dan E-VOA.

Baca Juga:  Hadapi Persoalan Hukum Jayamahe Transport Tunjuk Law Firm Togar Situmorang Sebagai Kuasa Hukum

“Keberhasilan Bali sebagai tuan rumah dalam perhelatan GPDRR 2022 yang merupakan event pertama United Nation (UN) yang terselenggara secara luring mendongkrak kepercayaan internasional terhadap Indonesia sehingga kunjungan wisman ke Bali terus mengalami peningkatan, tren positif tersebut dilanjutkan dengan penyelenggaraan presidensi G20 Indonesia 2022 yang juga berjalan dengan sukses,” terang Anggiat.

Anggiat menyampaikan apresiasi dan mengharapkan masukan, nasehat, saran serta kritik yang membangun dari para senator demi kemajuan Imigrasi.

Wakil Ketua II Komite I DPD RI Filep Wamafma dalam sambutannya mengucapkan terima kasih atas sambutan hangat yang telah diberikan dan menjelaskan bahwa DPD RI merupakan mitra kerja dari Kemenkumham yang termasuk juga Kanwil Kemenkumham di seluruh provinsi beserta seluruh UPT-nya, oleh karena itu kewajiban dari DPD (Komite I) melakukan pengawasan dalam pelaksanaan UU serta mendorong upaya sinergi antara Pemerintah (Kantor Imigrasi) dengan Pemerintah Daerah dalam memberikan layanan yang prima bagi masyarakat.

Baca Juga:  Antusiasme Tinggi, Kuota Layanan Paspor Simpatik di Akhir Pekan Ludes

Kepala Kantor Imigrasi Ngurah Rai Sugito juga memberikan paparan mengenai capaian kinerja serta terobosan-terobosan dari Kantor Imigrasi yang dipimpinnya. Sugito menjelaskan bahwa tahun 2022 merupakan momentum pemulihan pariwisata Bali. “Sejak kebijakan VOA dibuka pada bulan Maret (2022) tercatat grafik kedatangan wisman terus meningkat dan mencapai puncaknya pada bulan Desember. Rata-rata kedatangan wisman saat ini lebih dari 10 ribu orang per hari,” terang Sugito.

Kebijakan keimigrasian tersebut juga berpengaruh besar terhadap capaian PNBP yang dikumpulkan Imigrasi Ngurah Rai yang mencapai lebih dari 1 Triliun. Hal tersebut merupakan rekor tertinggi yang pernah dicapai Imigrasi Ngurah Rai.

Acara kemudian dilanjutkan dengan sesi diskusi dimana para senator memberikan pertanyaan maupun tanggapannya. Senator Muhammad Nuh (Sumatera Utara) menanyakan bagaimana pengawasan keimigrasian di Bali, menanggapi pertanyaan tersebut Kakanwil Kemenkumham Bali menyampaikan bahwa telah dibentuk Tim PORA yang beranggotakan perwakilan berbagai instansi terkait seperti Bea Cukai, TNI/POLRI, Kejaksaan, dan instansi lainnya yang secara rutin mengadakan rapat dan operasi gabungan dalam rangka pengawasan orang asing.

Baca Juga:  Rio Handa Aji tak Ajukan Kasasi, Jaksa Langsung Ekseksui

Senator lainnya yaitu Ajiep Padindang (Sulawesi Selatan) menanyakan mengenai layanan keimigrasian pada Mal Pelayanan Publik (MPP). Selain itu melihat capaian PNBP yang luar biasa dari Imigrasi, Komite I siap mendukung anggaran yang diperlukan Imigrasi untuk menunjang pelaksanaan tugas dan fungsinya. Menanggapi hal tersebut Kakanwil Kemenkumham Bali menyampaikan bahwa saat ini terdapat dua MPP di provinsi Bali yaitu MPP Badung dan MPP Karangasem. Kanwil Kemenkumham Bali melalui UPT Keimigrasian berkomitmen penuh memberikan pelayanan publik terbaik kepada masyarakat. (rls/tbn)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *