DENPASAR (terasbalinews.com). Kepolisian RI tiada henti mendapat sorotan publik yang sangat tajam. Hampir setiap hari ada pemberitaan tentang ulah oknum, tentang penanganan perkara yang dinilai janggal, dan tentang rasa keadilan masyarakat yang terasa belum terpenuhi, demikian pula publik telah menyoroti adanya pergeseran idealisme kepolisian kearah politik praktis. Karena itu sejak lama muncul desakan agar institusi kepolisian direformasi. Dorongan itu datang dari berbagai kalangan masyarakat, baik dari akademisi, media massa, dan dari berbagai kelompok sipil. Tujuannya tiada lain agar kepolisian semakin profesional, transparan, dan semakin berintegritas.
Sayangnya, upaya reformasi itu sering terasa jalan di tempat. Sebagian pihak di dalam tubuh kepolisian di era Listyo Sigit Prabowo terkesan resisten dan ogah direformasi. Reformasi dianggap sebagai ancaman, bukan sebagai kebutuhan. Kritik dianggap sebagai serangan, bukan sebagai masukan. Padahal, resistensi seperti itu justru yang membuat sorotan publik semakin tajam. Kalau setiap usulan perbaikan ditolak, masyarakat akan bertanya: apa yang sebenarnya ingin dipertahankan?
Kepolisian adalah institusi yang paling dekat dengan rakyat. Saat ada pencurian, rakyat lapor ke polisi. Saat ada kecelakaan, rakyat cari polisi. Saat ada keributan, rakyat berharap polisi datang. Karena begitu dekat, setiap kesalahan kecil di tubuh kepolisian akan terasa sangat besar di mata masyarakat. Satu anggota yang bermasalah, bisa merusak kepercayaan terhadap seluruh institusi. Itulah tantangan terbesar dalam memperkuat integritas kepolisian saat ini.
Tantangan pertama kepolisian adalah rawan godaan. Polisi bekerja di titik yang paling rawan godaan: uang, jabatan, dan kekuasaan. Godaan itu datang setiap hari, dari perkara kecil sampai perkara besar. Polisi yang tidak kuat iman dan tidak kuat prinsip, akan mudah goyah.
Tantangan kedua adalah tekanan. Tekanan dari atasan, tekanan secara politik, tekanan dari opini publik, dan tekanan dari media sosial. Polisi dituntut cepat, tapi juga dituntut tepat. Dituntut tegas, tapi juga dituntut humanis. Tidak mudah menjaga keseimbangan itu.
Tantangan ketiga adalah pengawasan internal. Masih ada anggota yang merasa kebal karena dekat dengan kekuasaan. Masih ada pelanggaran yang diselesaikan secara kekeluargaan, bukan secara hukum. Kalau pengawasan internal lemah, pelanggaran kecil akan menjadi kebiasaan, dan kebiasaan itu akan menjadi budaya yang merusak.
Lalu, apa harapan kita kepada Kapolri baru? Harapan pertama, Kapolri harus berani memulai dari dalam. Reformasi tidak bisa hanya berupa slogan dan pergantian jargon. Reformasi harus menyentuh hal yang paling mendasar: rekrutmen yang bersih, promosi jabatan yang berdasarkan prestasi bukan kedekatan, dan penindakan pelanggaran yang tegas dan terbuka tanpa pandang bulu.
Harapan kedua, Kapolri berani memberi contoh. Integritas tidak bisa hanya diajarkan lewat ceramah dan spanduk. Integritas harus dicontohkan oleh pimpinan tertinggi. Kalau Kapolri berani menolak gratifikasi, berani menindak anak buahnya sendiri yang salah, dan berani terbuka kepada publik, maka seluruh jajaran akan malu untuk bermain-main.
Harapan ketiga, Kapolri hendaknya berani melindungi polisi yang baik. Banyak polisi di lapangan yang sebenarnya jujur dan bekerja dengan baik, tapi mereka kalah suara dengan yang bermasalah. Polisi yang jujur itu harus diberi ruang, diberi promosi, dan diberi perlindungan. Jangan sampai yang jujur justru dimutasi dan dikucilkan, sementara yang bermasalah justru dilindungi.
Harapan keempat, Kapolri harus berani membuka diri terhadap kritik dan reformasi. Kritik dari masyarakat, dari wartawan, dan dari Lembaga Bantuan Hukum yang mendampingi rakyat kecil, jangan dianggap sebagai musuh. Reformasi bukan untuk melemahkan kepolisian. Reformasi adalah untuk menyelamatkan kepolisian dari kerusakan yang lebih besar.
Pergantian Kapolri bukan sekadar pergantian orang. Ini adalah momentum untuk pergantian cara kerja dan cara berpikir. Kalau momentum ini tidak dimanfaatkan, sorotan publik akan terus tajam, dan kepercayaan akan terus terkikis.
Sebaliknya, kalau Kapolri yang baru berani mengambil langkah yang tegas di 100 hari pertamanya, masyarakat akan melihat ada kesungguhan. Kepercayaan itu tidak perlu diminta. Kepercayaan akan datang sendiri kalau dibuktikan dengan tindakan.
Pada akhirnya, masyarakat tidak menuntut kepolisian yang sempurna. Masyarakat hanya menuntut Kepolisian yang jujur, profesional, dan mau mendengarkan. Kalau Kapolri yang baru bisa menjawab harapan itu, maka tantangan yang hari ini terasa berat, justru akan menjadi titik balik untuk memperkuat integritas kepolisian. Dan kalau kepercayaan sudah kembali, pekerjaan kepolisian akan menjadi jauh lebih mudah, karena rakyat akan menjadi mitra, bukan menjadi lawan. Semoga Kapolri baru Bapak Jenderal Polisi Suyudi Ario Seto bisa terus konsisten mereformasi kepolisian, seperti langkah positif yang telah dilakukan di awal masa tugasnya saat ini. (red)














