BULELENG (terasbalinews.com) – Wakil Ketua DPRD Bali Ida Gede Komang (IGK) Kresna Budi kembali mengingatkan Pansus TRAP DPRD Bali agar tetap berhati-hati dalam menjalankan fungsi pengawasan. Ia menegaskan setiap langkah yang dilakukan harus menjaga marwah lembaga serta tidak memicu persoalan hukum maupun gangguan terhadap iklim investasi di Bali.
Sorotan tersebut ditujukan kepada Ketua Pansus TRAP DPRD Bali Made Supartha yang dinilai perlu mengedepankan komunikasi dan mekanisme yang tepat dalam melakukan pengawasan terhadap pelaku usaha.
Menurut Kresna Budi, tindakan penutupan usaha tanpa proses identifikasi yang jelas dan komunikasi yang baik berpotensi menimbulkan persoalan pidana serta menciptakan citra negatif bagi lembaga DPRD Bali.
“Jangan ngeyel, kita (pimpinan DPRD Bali) berusaha jaga marwah lembaga. Kita berupaya memberikan masukan dan arahan terhadap aksi Pansus TRAP. Tujuannya, jangan sampai apa yang kita terapkan secara lisan atau tertulis menimbulkan preseden buruk di mata publik, terlebih berpotensi pidana,” ujar Kresna Budi, Selasa (19/5/2026).
Ia mengakui tugas Pansus TRAP memang tidak ringan karena berkaitan dengan pengawasan pemanfaatan ruang, pengelolaan agraria, hingga tata kelola perusahaan daerah agar tetap berjalan sesuai aturan hukum dan prinsip keberlanjutan lingkungan.
Namun demikian, politisi Golkar tersebut mengingatkan agar pansus tidak melampaui koridor pengawasan dan tetap menjadi mitra strategis pemerintah daerah serta dunia usaha.
“Tugas Pansus TRAP terkesan berat, namun jangan keluar dari koridor pengawasan. Pansus TRAP mestinya bisa menempatkan diri sebagai mitra strategis pemerintah daerah serta para pelaku usaha, bukan sebagai penghambat,” katanya.
Lebih lanjut, Kresna Budi menilai fokus utama pansus seharusnya diarahkan pada identifikasi celah regulasi serta evaluasi implementasi kebijakan dengan mengedepankan prinsip good governance.
Ia berharap pengawasan yang dilakukan DPRD Bali mampu menghasilkan kebijakan strategis yang memberi kepastian bagi investor sekaligus mendukung peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Bali.
“Tentunya dengan mengedepankan pendekatan good governance. Besar harapan, pengawasan lembaga legislatif (DPRD Bali) akan melahirkan kebijakan strategis yang diinginkan oleh para calon pelaku usaha ataupun investor dalam menambah pundi-pundi pendapatan asli daerah (PAD) APBD Bali,” imbuhnya.
Kresna Budi juga mengingatkan agar fungsi pengawasan tidak menimbulkan kegaduhan maupun ketidakpastian yang dapat memengaruhi citra Bali di mata investor domestik maupun internasional.
“Setiap temuan sepatutnya dievaluasi, kemudian diselesaikan melalui mekanisme administratif yang obyektif, transparan, dan solutif,” tandasnya. *ndr
