BULELENG (terasbalinews.com) — Pemerintah Kabupaten Buleleng resmi menyampaikan penjelasan awal terkait Rancangan APBD Tahun Anggaran 2026 dalam Rapat Paripurna DPRD Buleleng, Selasa (4/11/2025). Sidang dipimpin Ketua DPRD Ketut Ngurah Arya bersama unsur pimpinan dewan lainnya.
Dalam rancangan tersebut, Pendapatan Daerah tahun 2026 diproyeksikan mencapai Rp2,618 triliun, naik Rp28,35 miliar atau 1,09% dibandingkan APBD Perubahan 2025.
Bupati Buleleng Nyoman Sutjidra menegaskan optimisme pemerintah daerah dalam meningkatkan pendapatan, terutama dari sektor pajak dan retribusi daerah yang tahun ini menunjukkan tren positif.
“Kita optimis karena tahun ini ternyata pajak dan retribusi kita hampir peningkatannya sangat signifikan. Di triwulan ketiga ini kita dalam posisi hijau di angka 74%. Mudah-mudahan dalam dua bulan lagi capaiannya bisa di atas 90%,” ujar Sutjidra.
Ia menyebut pajak reklame, Pajak Hiburan dan Rekreasi (PHR), serta retribusi parkir di destinasi wisata sebagai sumber pendapatan yang akan diperkuat.
“Pajak reklame itu pasti akan meningkat. Kemudian PHR ini cukup signifikan juga peningkatannya, selain retribusi lainnya seperti parkir. Itu kita manfaatkan DTW-DTW kita nanti,” jelasnya.
Selain mendorong pendapatan, pemerintah tetap menjaga efisiensi belanja melalui langkah penataan organisasi dan pengendalian beban anggaran.
“Tahun 2026 juga sama. Efisiensi pertama. Perampingan SKPD. Kemudian diversifikasi untuk pendapatan,” tegasnya.
Ketua DPRD Ketut Ngurah Arya memastikan arah fiskal daerah sejalan dengan kesepakatan pembahasan KUA-PPAS sebelumnya. Terdapat tambahan Rp5 miliar dari pendapatan, di antaranya dari Perumda Tirta Hita dan BLUD.
“Di induk ada pendapatan asli daerah kita sebesar Rp766 miliar. Sumbernya dari provinsi sekitar Rp60 miliar, pajak hotel dan restoran dari Badung Rp70 miliar, Pemkab Gianyar Rp10 miliar, dan Denpasar Rp10 miliar. Termasuk subsidi pajak kendaraan bermotor Rp228 miliar,” ujar Arya.
Pembahasan rinci APBD 2026 dijadwalkan berlanjut bersama Badan Anggaran DPRD dan Pemkab Buleleng demi memastikan penggunaan anggaran lebih optimal dan berkelanjutan. *ndr
