BULELENG (terasbalinews.com) – Pemerintah Kabupaten Buleleng terus berupaya meningkatkan kualitas pelayanan informasi kepada masyarakat. Salah satunya melalui pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi (Monev) Keterbukaan Informasi Publik Tahun 2026 yang dilakukan Komisi Informasi (KI) Provinsi Bali di Ruang Rapat Bappeda Buleleng, Rabu (24/6/2026).
Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian, dan Statistik (Kominfosanti) Kabupaten Buleleng, Made Suharta, menyambut positif kegiatan tersebut. Menurutnya, monev bukan sekadar proses penilaian, tetapi menjadi kesempatan bagi seluruh badan publik untuk melakukan evaluasi dan meningkatkan kualitas pelayanan informasi kepada masyarakat.
“Ini menjadi momentum untuk kita bersama selaku Badan Publik. Kedatangan KI Bali bukanlah instrumen untuk mencari kekurangan, melainkan sebuah alat ukur strategis sekaligus mengidentifikasi hambatan guna menyusun strategi perbaikan pelayanan publik yang lebih baik,” ujar Suharta.
Ia menilai kehadiran jajaran Komisi Informasi Bali menjadi dorongan bagi seluruh badan publik di Buleleng untuk terus memperkuat komitmen dalam mewujudkan keterbukaan informasi yang berkualitas. Karena itu, ia meminta sepuluh badan publik yang mengikuti monev memanfaatkan forum tersebut untuk menyampaikan berbagai kendala, baik teknis maupun substantif, sehingga dapat dicarikan solusi bersama.
Suharta berharap langkah tersebut mampu mempertahankan sekaligus meningkatkan capaian Buleleng yang selama ini telah menyandang predikat Kabupaten Informatif.
Sementara itu, Ketua Komisi Informasi Provinsi Bali, Dewa Nyoman Suardana, memberikan apresiasi atas konsistensi Pemerintah Kabupaten Buleleng dalam mengimplementasikan keterbukaan informasi publik. Menurutnya, keberhasilan meraih predikat Kabupaten Informatif menunjukkan komitmen pemerintah daerah dalam memberikan akses informasi kepada masyarakat.
Ia juga mengapresiasi partisipasi Pemkab Buleleng dalam Program Desa Transparan KI Bali yang telah dilaksanakan beberapa waktu lalu sebagai bentuk dukungan terhadap budaya keterbukaan informasi hingga tingkat desa.
Pada pelaksanaan monev tahun ini, kata Suardana, KI Bali memberikan perhatian lebih terhadap aspek partisipasi masyarakat, selain tetap menilai indikator transparansi dan akuntabilitas badan publik.
“Kami mendorong informasi yang berkualitas. Setelah Monev, nanti pada proses visitasi kami akan berikan masukan-masukan terhadap Badan Publik yang sekiranya dinilai memiliki hambatan. Sehingga ke depannya seluruh Badan Publik di Buleleng mampu menyandang predikat Badan Publik Informatif,” pungkasnya. *ndr
