BADUNG (terasbalinews.com). Bank Indonesia (BI) mendorong penguatan sinergi lintas sektor untuk menjaga stabilitas sekaligus mempercepat transformasi ekonomi Bali agar semakin tangguh, inklusif dan berkelanjutan.
Dorongan tersebut mengemuka dalam Forum Balinomics 2026 yang digelar Kantor Perwakilan BI Provinsi Bali di Padma Resort Legian, Rabu (9/9). Forum mengangkat tema “Menjaga Stabilitas dan Mendorong Pertumbuhan Ekonomi Bali untuk Akselerasi Ekonomi Kerthi Bali”.
Kepala Perwakilan BI Provinsi Bali Achris Sarwani mengatakan forum tersebut mempertemukan pemerintah daerah, otoritas moneter, akademisi, perbankan, asosiasi industri, pelaku UMKM hingga Majelis Desa Adat.
Pertemuan itu diarahkan untuk merumuskan langkah konkret menghadapi tantangan ekonomi sekaligus memperkuat fondasi pertumbuhan Bali.
“Penyampaian LPP Triwulan II-2026 serta sarana dan prasarana tersebut merupakan salah satu bentuk advisory Bank Indonesia kepada pemerintah daerah serta dukungan Bank Indonesia terhadap sektor pertanian dan perikanan Bali,” kata Achris.
Forum tersebut juga dirangkaikan dengan penyerahan Laporan Perekonomian Provinsi (LPP) Bali Triwulan II-2026 kepada Pemerintah Provinsi Bali. Selain itu, BI menyalurkan bantuan sarana dan prasarana pertanian serta perikanan kepada kelompok subak dan nelayan lokal.
Dari sisi kinerja ekonomi, Achris menyebut perekonomian Bali pada triwulan II-2026 tumbuh 5,78 persen secara tahunan (yoy), melampaui rata-rata nasional. Sementara inflasi Bali pada Agustus 2026 tercatat 3,45 persen (yoy).
BI memperkirakan ekonomi Bali masih akan tumbuh kuat pada kisaran 5,4–5,9 persen. Namun, terdapat dua tantangan fundamental yang perlu segera diatasi.
Pertama, struktur ekonomi Bali masih terkonsentrasi pada sektor tersier, terutama pariwisata, sehingga relatif rentan terhadap gejolak eksternal. Kedua, konsentrasi investasi dan aktivitas ekonomi masih bertumpu di wilayah Bali Selatan atau kawasan Sarbagia.
Mewakili Gubernur Bali, Koordinator Kelompok Ahli Bidang Pembangunan Pemprov Bali Prof. Dr. drh. I Made Damriyasa menegaskan transformasi ekonomi harus mengacu pada arah Haluan Pembangunan Bali 100 Tahun sebagaimana Perda Nomor 4 Tahun 2023 dengan visi Nangun Sat Kerthi Loka Bali.
Menurut dia, pascapandemi COVID-19, Bali tidak cukup hanya melakukan diversifikasi sektor ekonomi. Yang lebih penting adalah membangun keterhubungan antarsektor unggulan.
Enam sektor yang perlu dihubungkan tersebut meliputi pertanian dalam arti luas, kelautan dan perikanan, industri manufaktur, IKM/UMKM/koperasi, ekonomi kreatif dan digital, serta pariwisata.
“Yang dibangun bukan sekadar diversifikasi sektor, tetapi keterhubungan antarsektor,” tegas Damriyasa.
Dalam forum tersebut, Chief Economist Permata Bank Josua Pardede turut mengingatkan Bali terhadap dampak dinamika global, termasuk ketegangan geopolitik Timur Tengah yang dapat menekan harga minyak dan avtur serta memengaruhi mobilitas penerbangan internasional.
Ia mencatat pertumbuhan Bali pada triwulan II banyak ditopang konsumsi pemerintah dan aktivitas konstruksi. Sebaliknya, sektor transportasi dan pergudangan sempat mengalami kontraksi.
Untuk mengatasi berbagai hambatan belanja dan investasi, Josua menawarkan delapan langkah cepat atau quick wins. Di antaranya mempercepat belanja modal APBD dan DAK fisik, mengoptimalkan SILPA, memperluas mitigasi El Niño di sektor pertanian, memperkuat operasi pasar dan kerja sama antardaerah, serta membuka rute penerbangan alternatif.
Ia juga mendorong penyaluran KUR ke sektor primer minimal 30 persen, menyiapkan pipeline 10 proyek investasi di luar Bali Selatan, meningkatkan kepatuhan Pungutan Wisatawan Asing (PWA), serta memperkuat peran LPD dan Desa Adat dalam distribusi program MBG, KDMP dan KUR.
Josua menilai Bali juga perlu menekan “economic leakage” atau kebocoran nilai tambah ekonomi keluar daerah agar pertumbuhan pariwisata memberikan manfaat lebih besar bagi masyarakat lokal.
Dari sisi pembiayaan, Direktur PT Sarana Multi Infrastruktur (PT SMI) Aradhita Priyanti menyatakan kesiapan lembaganya mendukung pembiayaan pembangunan daerah melalui skema pinjaman publik, Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU), serta jasa konsultasi dan penyiapan proyek.
Pembiayaan PT SMI, kata Aradhita, menerapkan prinsip “Environmental, Social, and Governance” (ESG) serta asesmen kelayakan untuk memastikan proyek yang dibiayai berkelanjutan dan memperhatikan aspek lingkungan.
Sementara itu, tokoh pariwisata Bali Prof. Dr. Ir. Tjokorda Oka Artha Ardana Sukawati atau Cok Ace mengingatkan agar pembangunan pariwisata tidak semata mengejar jumlah wisatawan.
Ia mengajak seluruh pemangku kepentingan mengubah paradigma menjadi “pariwisata untuk Bali, bukan Bali untuk pariwisata”.
Menurut Cok Ace, Bali perlu memperhatikan daya dukung lingkungan, membenahi persoalan sampah secara terpadu, termasuk melalui proyek Pengolahan Sampah Menjadi Energi Listrik (PSEL), serta memperkuat rantai pasok lokal.
Hotel dan restoran, katanya, harus semakin banyak menyerap produk pertanian dan UMKM Bali sehingga nilai ekonomi pariwisata tidak bocor keluar daerah.
Transformasi tersebut, lanjutnya, harus berjalan pada tiga pilar sekaligus, yakni pemerintah melalui kebijakan yang terkoordinasi dan tata ruang berbasis budaya; pelaku usaha dengan orientasi pada nilai, bukan sekadar volume; serta masyarakat dan desa adat sebagai subjek aktif pembangunan.
Achris menegaskan Forum Balinomics menjadi momentum memperkuat komitmen bersama antara BI, pemerintah daerah dan seluruh pemangku kepentingan.
“Harmonisasi kebijakan dan konsistensi implementasi di lapangan menjadi kunci utama untuk menjaga stabilitas ekonomi daerah sekaligus mewujudkan pertumbuhan ekonomi Bali yang tangguh, inklusif, dan berkelanjutan,” pungkasnya. (red)
