BULELENG (terasbalinews.com) – Pengalaman Kabupaten Buleleng dalam mengelola Mal Pelayanan Publik (MPP) menarik perhatian Pemerintah Kabupaten Blitar, Jawa Timur. Sistem pengintegrasian layanan, pengelolaan fasilitas, hingga pengaturan gerai menjadi bahan pembelajaran bagi Blitar yang berencana membangun MPP pada 2027.
Ketertarikan tersebut ditindaklanjuti melalui kunjungan kerja rombongan Pemkab Blitar yang dipimpin Bupati H. Rijanto ke Kabupaten Buleleng, Selasa (3/11/2026). Rombongan diterima Wakil Bupati Buleleng, Gede Supriatna, di Ruang Rapat Lobby Kantor Bupati Buleleng.
Kunjungan itu turut dihadiri unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), Asisten Pemerintahan, Sekretaris Daerah, serta Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Kabupaten Blitar.
Bupati Blitar H. Rijanto mengungkapkan, pihaknya sengaja memilih Buleleng sebagai tempat studi tiru untuk mendapatkan gambaran mengenai proses pembangunan dan pengelolaan MPP. Mulai dari tahap perencanaan, penyediaan fasilitas, hingga pelaksanaan pelayanan menjadi aspek yang ingin dipelajari.
“Kami datang ke Buleleng untuk belajar. MPP Buleleng ini sudah bagus, kami ingin meniru bagaimana perencanaan sampai operasionalnya, agar tahun depan kami bisa membangun MPP di Blitar,” ujar Rijanto.
Selain membahas peningkatan kualitas pelayanan publik, pertemuan tersebut juga menjadi kesempatan memperkuat hubungan antardaerah. Pemkab Blitar berharap komunikasi melalui FKUB dapat dikembangkan, khususnya dalam bertukar pengalaman menjaga kerukunan dan toleransi antarumat beragama.
Wakil Bupati Buleleng, Gede Supriatna, menyambut baik kunjungan tersebut. Ia menyampaikan bahwa MPP Buleleng telah menjalankan operasional selama kurang lebih tiga tahun sejak menempati lantai III Gedung Pasar Banyuasri.
“MPP Buleleng ini sudah berjalan sekitar tiga tahun. Saat ini ada sekitar 152 jenis layanan dari OPD dan juga instansi vertikal lainnya yang terlayani di sini,” jelas Supriatna.
Menurut Supriatna, keberadaan berbagai jenis pelayanan dalam satu lokasi diharapkan mampu memberikan kemudahan bagi masyarakat. Pengalaman tersebut juga diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan Pemkab Blitar dalam menyiapkan pusat pelayanan terpadu.
Setelah agenda penerimaan di Kantor Bupati, rombongan melanjutkan kunjungan dengan melihat langsung fasilitas MPP di Gedung Pasar Banyuasri. Dalam peninjauan tersebut, Bupati Rijanto didampingi Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Buleleng, Gede Ngurah Dharma Seputra.
Penataan Gerai Jadi Perhatian
Di balik pengoperasian 152 jenis layanan, DPMPTSP Buleleng ternyata masih melakukan evaluasi terhadap pengelolaan MPP. Salah satu fokus pembenahan adalah mengatur ulang posisi gerai agar layanan yang memiliki keterkaitan kebutuhan administrasi dapat ditempatkan berdekatan.
Kepala DPMPTSP Buleleng, Gede Ngurah Dharma Seputra, menjelaskan bahwa keberadaan banyak loket dalam satu gedung belum cukup untuk menjamin efektivitas pelayanan. Pengaturan posisi setiap gerai juga perlu diperhatikan agar masyarakat tidak harus berpindah-pindah tempat ketika mengurus dokumen.
Pembenahan tersebut mengacu pada prinsip pelayanan yang diusung MPP Buleleng, yakni “Pelayanan Prima Harga Mati: Cepat, Tepat, dan Mudah”.
“Sesuai regulasi PermenPAN-RB, jenis-jenis layanan di MPP memang sudah ditentukan, mulai dari catatan sipil, kejaksaan, BNN, hingga perbankan. Namun, kunci efektivitasnya ada pada kepiawaian kita ‘meracik’ tata letak penempatan stan layanan tersebut agar saling terhubung dan memudahkan warga,” jelas Dharma Seputra.
Salah satu langkah yang diterapkan adalah menempatkan gerai Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) berdekatan dengan Dinas Sosial. Kebijakan ini didasarkan pada evaluasi terhadap sejumlah persoalan administrasi yang sering dihadapi masyarakat.
Contohnya, persoalan kartu jaminan kesehatan (KIS) yang tidak aktif akibat ketidaksesuaian maupun kendala sinkronisasi data Nomor Induk Kependudukan (NIK) dengan KTP.
Melalui penempatan gerai yang berdekatan, masyarakat dapat langsung melakukan pengecekan dan verifikasi data tanpa harus menempuh jarak jauh ke loket pelayanan lainnya.
“Penataan ini dilakukan agar masyarakat tidak perlu bolak-balik. Mereka yang datang mengurus dokumen bisa menyelesaikannya secara cepat, lancar, dan mengalir dalam satu rangkaian,” tandasnya.
DPMPTSP Buleleng berharap pembenahan tata letak gerai tersebut dapat semakin memperkuat integrasi 152 jenis layanan yang tersedia di MPP. Dengan sistem pelayanan yang saling terhubung, proses pengurusan administrasi diharapkan menjadi lebih praktis, efisien, dan nyaman bagi masyarakat. *ndr
