BULELENG (terasbalinews.com) – Pemerintah Kabupaten Buleleng terus memacu upaya digitalisasi di sektor keuangan daerah sebagai langkah strategis untuk mencegah kebocoran, meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD), dan membangun kepercayaan masyarakat.
Hal ini disampaikan langsung oleh Bupati Buleleng, I Nyoman Sutjidra, usai menghadiri High Level Meeting (HLM) Program Akselerasi Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (P2DD) di Hotel Lovina Haven, Rabu (16/7/2025).
Dalam kesempatan itu, Sutjidra mengungkapkan bahwa Buleleng baru saja meraih dua penghargaan prestisius dalam bidang digitalisasi keuangan daerah.
“Kita mendapatkan penghargaan, dua kali berturut-turut untuk pelaksanaan digitalisasi terbaik Jawa-Bali,” ucapnya bangga.
Meski begitu, ia menekankan bahwa capaian ini bukanlah akhir, melainkan justru awal dari kerja keras berikutnya. Menurutnya, digitalisasi bukan hanya tentang modernisasi, melainkan alat penting untuk menjamin transparansi dan akuntabilitas.
“Digitalisasi sangat penting karena bisa mencegah terjadinya kebocoran, meningkatkan transparansi, dan yang paling utama memberi kepastian kepada masyarakat. Ada jaminan bahwa uang pajak yang dibayar masyarakat benar-benar masuk ke kas daerah, bukan ke oknum tertentu,” tegasnya.
Sutjidra menambahkan, kepercayaan publik adalah fondasi utama dalam mengumpulkan PAD.
“Kalau semakin luas kita digitalisasi di Kabupaten Buleleng, masyarakat semakin percaya bahwa pajaknya yang mereka bayar itu memang betul-betul masuk ke daerah dan digunakan untuk pembangunan,” imbuhnya.
Meski sistem digital mulai berjalan, tantangan masih mengintai. Salah satu kendala utama adalah rendahnya tingkat adopsi teknologi digital oleh masyarakat. Masih banyak warga yang belum familiar dengan aplikasi pembayaran digital seperti QRIS, bahkan ada yang belum memiliki smartphone.
“Tadi dianggap masih perlu dipacu lagi. Sosialisasi di masyarakat masih perlu digencarkan karena banyak masyarakat yang belum paham dengan aplikasi seperti QRIS,” jelas Sutjidra.
Salah satu sektor yang disorot belum tergarap optimal adalah retribusi parkir pinggir jalan.
“Ini Pak Kadis Perhubungan juga masih bingung. Potensinya ada, tapi cara mengoptimalkannya belum maksimal,” ungkapnya.
Terkait hal itu, Pemkab Buleleng akan mencari formula yang tepat untuk memanfaatkan potensi-potensi yang belum tergali.
“Nanti kita akan diskusikan dengan BPKAD dan Dinas Perhubungan sebagai pelaksana. Kita akan cari formatnya untuk memanfaatkan potensi-potensi yang masih bisa digali guna peningkatan PAD,” tandasnya. Ndra
