BULELENG (terasbalinews.com) –Rencana Pemerintah Kabupaten Buleleng mengajukan pinjaman sebesar Rp200 miliar untuk pembiayaan pembangunan infrastruktur mendapat sorotan tajam dari Fraksi Partai Gerindra DPRD Buleleng. Dalam Sidang Paripurna DPRD Buleleng yang digelar Senin (28/7/2025), bertepatan dengan penyampaian pendapat akhir fraksi terhadap Ranperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD 2024 dan Ranperda RPJMD Semesta Berencana 2025–2029, Fraksi Gerindra menyatakan penolakannya atas rencana tersebut.
Penolakan ini kemudian ditegaskan oleh Ketua DPC Partai Gerindra Buleleng, Gede Harja Astawa. Menurutnya, sikap Gerindra bukan semata-mata menolak pinjaman, melainkan meminta agar rencana tersebut dibahas lebih mendalam, khususnya terkait urgensi dan pemanfaatan dana pinjaman.
“Ya, ini kan ada rencana meminjam. Perlu pembicaraan serius, penggunaannya apa, kemudian outcome-nya itu nanti bagaimana. Bukan gelondongan seperti itu, ya. Kita ingatkan eksekutif jangan sedikit-sedikit meminjam lah, tetapi bagaimana meningkatkan PAD, kemudian bagaimana efisiensi. Sehingga pembangunan itu bisa berjalan dengan baik, tidak harus dengan hutang, gitu loh,” kata Gede Harja yang didampingi Wakil Ketua DPRD Buleleng, Kadek Widana.
Harja juga menegaskan pentingnya transparansi dalam pembahasan skema pinjaman tersebut. Ia menilai, program dan manfaat yang diharapkan dari pinjaman ini harus jelas dan konkret agar benar-benar bisa membawa dampak positif bagi masyarakat.
“Ini kan belum jelas, makanya teman-teman (fraksi) menolak,” ujarnya. (ndra)
