BULELENG (terasbalinews.com) — Pemerintah Kabupaten Buleleng terus mendorong modernisasi pelayanan perlindungan sosial melalui penerapan sistem digital. Upaya tersebut ditunjukkan dengan keikutsertaan sejumlah organisasi perangkat daerah (OPD) dalam Bimbingan Teknis (Bimtek) penggunaan aplikasi Perlindungan Sosial (Perlinsos) yang digelar Pemerintah Provinsi Bali, Kamis (7/5), di Gedung Ksirarnawa, Taman Budaya Provinsi Bali, Denpasar.
Langkah ini menjadi bagian dari percepatan program digitalisasi bantuan sosial yang tengah dikembangkan di Bali guna menciptakan sistem pelayanan yang lebih akurat, transparan, dan tepat sasaran.
Kegiatan dibuka langsung oleh Sekretaris Daerah Provinsi Bali, Dewa Made Indra. Dalam sambutannya, ia menegaskan bahwa transformasi digital di sektor perlindungan sosial tidak sekadar penggunaan teknologi, tetapi juga menyangkut efektivitas penyaluran bantuan kepada masyarakat.
“Transformasi digital dalam perlindungan sosial bukan hanya soal penggunaan aplikasi, tetapi bagaimana kita memastikan bantuan sosial benar-benar diterima masyarakat yang berhak secara cepat, tepat, dan akuntabel,” ujarnya.
Ia juga menekankan pentingnya kerja sama lintas instansi untuk memastikan keberhasilan implementasi sistem digital tersebut di seluruh daerah di Bali.
“Data yang terintegrasi dan valid menjadi kunci utama dalam mewujudkan tata kelola bantuan sosial yang efektif. Karena itu, seluruh pihak harus memiliki komitmen yang sama dalam mendukung digitalisasi ini,” tambahnya.
Dari Kabupaten Buleleng, kegiatan ini diikuti oleh sejumlah OPD strategis, di antaranya Bappeda, Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, serta Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian, dan Statistik.
Dalam pelaksanaannya, peserta mendapatkan pembekalan teknis terkait operasional Portal Perlindungan Sosial yang disampaikan oleh Ega Kurnia Yazid. Selain itu, Lady Diandra turut memaparkan strategi komunikasi dalam pelaksanaan uji coba digitalisasi bantuan sosial.
Sementara itu, materi terkait inklusi keuangan dalam mendukung sistem perlindungan sosial digital disampaikan oleh M. Haekal Dzaky.
Melalui kegiatan ini, Pemerintah Provinsi Bali berharap implementasi aplikasi Perlinsos dapat berjalan optimal dan menjadi fondasi pengembangan sistem perlindungan sosial digital yang terintegrasi di seluruh kabupaten/kota di Bali, termasuk Kabupaten Buleleng. *ndr
