JAKARTA (terasbalinews.com). Direktorat Jenderal Imigrasi dan Jaksa Agung Muda Intelijen (Jatmintel) Kejaksaan RI menjalin kerja sama untuk memperkuat pertukaran data dan informasi serta koordinasi intelijen dalam rangka penegakan hukum, Senin (1/7/2024).
Dalam kesempatan ini, Ditjen Imigrasi diwakili oleh sang Dirjen, Silmy Karim. Sedangkan Jatmintel diwakili Reda Manthovani.
“Intelijen itu core-nya pengumpulan informasi. Perlu skill khusus dalam mengumpulkan dan
menganalisa informasi agar bisa dijadikan bahan bagi user (pengguna) dalam mengambil
keputusan atau menentukan kebijakan,” kata Silmy Karim.
Silmy menyebut, peran data intelijen sangat besar terutama dalam penegakan hukum.
“Keberhasilan kita dalam menangani berbagai kasus tidak lepas dari peran intelijen,” tambah Silmy.
Sementara, Jamintel Reda Manthovani menyebut, data keimigrasian, khususnya terkait
perlintasan orang pada tempat pemeriksaan imigrasi menjadi tambahan informasi yang sangat
penting dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Kejaksaan Agung.
“Penggunaan teknologi informasi terbukti meningkatkan success rate dari pencarian buronan
yang masuk dalam DPO [daftar pencarian orang] kami,” ujar Redha.
Redha menambahkan, dengan kerja sama tersebut memungkinkan Kejaksaan Agung mengakses informasi data perlintasan yang bermanfaat dalam melacak dan mencari buronan baik dalam maupun luar negeri.
Ditjen Imigrasi juga memiliki aplikasi atau suatu mekanisme subject of interest, yakni catatan
orang-orang yang bermasalah.
Sistem tersebut, lanjut Redha, saat ini sedang dalam penyempurnaan dan ke depannya dapat dimanfaatkan oleh kedua belah pihak.
Di sisi lain, Kejaksaan Agung memiliki catatan mengenai WNI maupun WNA yang pernah
mendapatkan hukuman atau tuntutan di Indonesia.
Kerjasama intelijen yang dilakukan oleh
Ditjen Imigrasi dan Kejaksaan Agung berpotensi memperkuat tugas dan fungsi imigrasi dalam
hal penerbitan visa dan pengawasan orang asing.
Dalam kesempatan tersebut, Silmy tak lupa menekankan urgensi penguatan intelijen.
“Mengapa intelijen harus kuat? Karena kita perlu intelijen untuk mengidentifikasi, memahami,
dan melawan berbagai ancaman terhadap keamanan nasional dan membantu penegakan hukum,” jelas Silmy.
“Karena itu melalui kerjasama ini, kami harapkan pertukaran data dan informasi serta koordinasi intelijen bisa berjalan efektif dan efisien, sehingga penegakan hukum keimigrasian dan keamanan nasional bisa terwujud,” tutupnya.
