BULELENG (terasbalinewscom) – Pernyataan adanya banyak Lembaga Perkreditan Desa (LPD) di Kabupaten Buleleng yang dikabarkan tidak sehat dibantah tegas oleh Kadek Doni Riana, SH., MH. Menurutnya, kondisi LPD saat ini justru semakin membaik dengan peningkatan tata kelola dan kepercayaan masyarakat yang kian tinggi terhadap lembaga keuangan milik desa adat tersebut.
“Dari sisi administrasi dan tata kelola semakin baik. Kasus gagal bayar dan kredit macet relatif bisa diselesaikan. Saya melihat kepercayaan masyarakat meningkat seiring edukasi dan pendampingan hukum yang dilakukan,” ujar Doni, Senin (10/11/2025).
Sebagai Ketua DPC Peradi Singaraja sekaligus konsultan LPD, Doni menilai pernyataan yang menyebut banyak LPD tidak sehat sangat tidak bijak. Ia khawatir hal itu bisa memicu kekhawatiran masyarakat dan penarikan dana besar-besaran (rush), apalagi menjelang perayaan Hari Raya Galungan dan Kuningan.
“Anggapan itu kurang elok di tengah upaya perbaikan manajemen dan pulihnya kepercayaan masyarakat,” tegasnya.
Sebelumnya, Badan Riset dan Inovasi Daerah (Brida) Buleleng dalam kegiatan FGD Optimalisasi Tata Kelola LPD menyebut, dari 169 LPD yang ada, hanya 81 tergolong sehat, sementara sisanya berada dalam kondisi cukup sehat hingga tidak sehat, bahkan ada yang sudah berhenti beroperasi.
Namun Doni menegaskan, hingga kini tidak ada indikator baku yang dapat mengategorikan LPD sehat atau tidak sehat sebagaimana sistem perbankan umum.
“Belum ada kategori sehat atau tidak sehat untuk LPD. Yang diperlukan adalah penyegaran administrasi, penguatan pendampingan hukum, dan peningkatan kemampuan eksekusi baik secara adat maupun hukum positif,” jelasnya.
Ia juga menyoroti perubahan positif dalam penyelesaian kasus keuangan antar-krama adat yang dulunya terkendala faktor “ewuh pakewuh”. Kini, penyelesaian mulai dilakukan secara hukum adat maupun hukum positif, dan terbukti mampu mengurai beberapa kasus macet.
Lebih lanjut, melalui kerja sama antara Amanda Law Office dan BKS-LPD, Doni melakukan pendampingan administrasi, hukum, hingga penyelesaian eksekutorial.
“Kesehatan LPD makin meningkat, kepercayaan masyarakat juga tumbuh. Kami terus memperkuat SDM lewat bimtek dan pembenahan sistem agar tata kelola LPD semakin profesional,” tandasnya. *ndr
