DENPASAR (terasbalinews.com). Wakil Ketua DPRD Sementara, I Wayan Disel Astawa, 27 anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ( DPRD) Provinsi Bali periode 2024-2029 menggelar rapat untuk merumuskan Rancangan Peraturan DPRD tentang Kode Etik dan Tata Beracara Badan Kehormatan, Jumat (20/9/2024), di Ruang Bamus, Kantor DPRD Provinsi Bali.
Usai rapat Disel Astawa mengungkapkan pembahasan dalam rapat mengenai Kode Etik yang menyangkut tata krama dan tingkah laku tugas dan fungsi dewan, kaitannya dengan Badan Kehormatan (BK).
Rapat juga membahas terkait kehadiran anggota dewan saat rapat maupun Paripurna. Sebagai anggota dewan, yang merupakan penyerap aspirasi masyarakat diharapkan hadir sesuai ketentuan yang berlaku dan wajib hukumnya menghadiri Paripurna.
“Tadi diusulkan agar bisa diikuti dengan zoom. Bagus juga, karena sering jadwal rapat kita benturan dengan undangan dari masyarakat. Maka untuk mencapai kuorum perlu diikuti melalui zoom atau daring,” ungkap Disel.
Selain itu juga dibahas usulan adanya staff pendamping dewan, Disel menyebut karena berkaitan dengan anggaran dan perlu dilakukan koordinasi antara eksekutif dan legislatif. Namun demikian, Disel mengungkapkan, penting juga adanya staf pendamping dewan. Pasalnya agar ada yang mengatur jadwal dewan maupun membantu tugas dewan saat melakukan rapat atau kunjungan.
Politisi Partai Gerindra ini mencontohkan seperti di Kabupaten Badung ada staf pendamping dewan disamping juga secara aturan itu ada dan sah dibentuk tinggal dirumuskan bersama. Namun, karena menyangkut anggaran maka harus ada persetujuan dulu dari eksekutif.
“Secara aturan ini ada terkait staf pendamping dewan. Kalau membutuhkan serial dewan ada 2 staf pendamping tinggal kalikan dua dari 55 dewan. Ini diluar staf komisi ya,” paparnya.
Lebih jauh disampaikan terkait ada usulan tata berpakaian atau penggunaan seragam, di Bali sudah diatur melalui Pergub yang mana pada saat purnama dan tilem menggunakan pakaian adat, hari Selasa dan Kamis menggunakan batik atau endek. Selain itu saat pelantikan seperti kemarin mestinya menggunakan jas, karena sebagai dewan terhormat maka harus menggunakan jas lengkap sesuai yang sudah disediakan.
“Pada intinya terkait kode etik ini untuk kita bersama, menentukan diri kita sendiri, agar jangan ribut di internal bagaimanapun kita dari partai politik ada induk partai maka perlu dilakukan sinkronisasi aturan itu agar tidak menjebak diri kita masing-masing,” pungkasnya. (*/red)
