BULELENG (terasbalinews.com) – Ketua DPRD Kabupaten Buleleng, Ketut Ngurah Arya, S.M., menerima audiensi Forum Tenaga Honorer Non-Database di ruang gabungan komisi DPRD Buleleng, Jumat (26/9). Forum ini beranggotakan para honorer yang gagal lolos dalam seleksi CPNS maupun PPPK, dan kini tengah berjuang memperjuangkan hak serta kesejahteraan mereka.
Koordinator forum, Putu Dewi Agustini, S.Pd., tenaga perpustakaan di SMPN 6 Singaraja, mengungkapkan keresahan yang dialami para honorer. Ia menyoroti keterbatasan kebijakan penggunaan dana BOS yang kini hanya memperbolehkan maksimal 20% dialokasikan untuk gaji honorer, turun dari 50% sebelumnya. Kondisi ini, kata Dewi, semakin mempersempit ruang kerja mereka.
“Kami mohon dukungan dari DPRD agar tetap bisa bekerja dan memperoleh kesejahteraan yang layak. Kami mengapresiasi sambutan dari Ketua DPRD dan Sekretaris Disdikpora. Walau belum ada kepastian, kami menghargai komitmen yang telah disampaikan,” ujar Dewi.
Menanggapi hal itu, Ketua DPRD Buleleng menegaskan pihaknya tidak tinggal diam. “DPRD bersama eksekutif, khususnya Disdikpora dan BKPSDM Buleleng, terus berupaya agar tenaga honorer yang belum terakomodasi tetap bisa bekerja di lingkungan pemerintahan,” jelas Ketut Ngurah Arya.
Sekretaris Disdikpora Buleleng, Ida Bagus Gde Surya Bharata, S.Pd., M.A.P., menambahkan, hingga saat ini terdapat 438 tenaga honorer non-database yang belum bisa diangkat karena aturan yang berlaku. Mereka yang pernah mengikuti seleksi CPNS, tidak diizinkan lagi mengikuti seleksi PPPK, termasuk skema paruh waktu.
“Kami menyadari kondisi ini, dan pemerintah daerah tetap berupaya agar pengabdian para honorer non-database tidak terputus. Kami akan terus memperjuangkan nasib mereka,” tegasnya.
Audiensi ini diharapkan menjadi pintu dialog berkelanjutan antara pemerintah daerah, DPRD, dan tenaga honorer non-database, agar solusi terbaik segera terwujud. *ndr
