BULELENG (terasbalinews.com) – Pemerintah Kabupaten Buleleng telah menyalurkan Bantuan Keuangan Partai Politik (Banpol) Tahun Anggaran 2026 kepada tujuh partai politik yang memiliki kursi di DPRD Buleleng hasil Pemilu Legislatif 2024. Total dana yang dikucurkan mencapai Rp4.182.950.000 dan telah masuk ke rekening masing-masing partai sejak awal Maret 2026.
Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Kabupaten Buleleng, Nyoman Widiartha, mengatakan pencairan bantuan dilakukan pada 4 hingga 5 Maret 2026 setelah seluruh persyaratan administrasi dan pertanggungjawaban penggunaan dana tahun sebelumnya dinyatakan tuntas.
“Untuk di Kabupaten Buleleng, bantuan partai politik sudah cair di awal Maret 2026, antara tanggal 4 sampai 5 Maret, kepada tujuh parpol penerima yang mendapatkan kursi di DPRD,” ujar Widiartha, Rabu (3/6/2026).
Menurutnya, nilai bantuan tahun ini mengalami peningkatan dibandingkan tahun sebelumnya. Perhitungan bantuan tetap mengacu pada jumlah suara sah yang diperoleh masing-masing partai dalam Pemilu 2024.
Widiartha menjelaskan, percepatan pencairan bantuan tidak terlepas dari kepatuhan partai politik dalam menyelesaikan laporan pertanggungjawaban penggunaan dana Banpol tahun 2025 yang telah diaudit oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).
“Kenapa bisa cair segera? Karena pertanggungjawaban Banpol tahun 2025 sudah tuntas dan diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Secara umum tidak ada catatan yang krusial, hanya ada beberapa catatan kecil terkait administrasi yang sudah diselesaikan,” imbuhnya.
Dari tujuh partai penerima, Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) memperoleh alokasi terbesar. Dengan raihan 184.383 suara dan 18 kursi di DPRD Buleleng, partai berlambang banteng tersebut menerima bantuan sebesar Rp1.843.830.000.
Posisi kedua ditempati Partai Golkar yang meraih 78.257 suara dan 11 kursi DPRD dengan bantuan sebesar Rp782.570.000. Selanjutnya Partai NasDem memperoleh Rp459.290.000 dari perolehan 45.929 suara dan enam kursi legislatif.
Partai Gerindra menerima Rp454.000.000 berdasarkan perolehan 45.400 suara dan empat kursi DPRD. Sementara Partai Demokrat mendapatkan Rp311.250.000 dari total 31.125 suara.
Partai Hanura yang mengantongi 18.839 suara dan dua kursi DPRD memperoleh bantuan Rp188.390.000. Adapun Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) menjadi penerima bantuan terkecil dengan nilai Rp143.620.000 berdasarkan perolehan 14.362 suara.
Lebih lanjut Widiartha menegaskan bahwa penggunaan dana Banpol telah diatur secara ketat. Sebanyak maksimal 40 persen dapat digunakan untuk operasional sekretariat partai, sedangkan minimal 60 persen wajib dialokasikan untuk kegiatan pendidikan politik kepada masyarakat.
“Kami terus memantau pelaksanaannya agar sesuai dengan ketentuan. Sejauh ini, parpol sudah melaksanakan pendidikan politik dengan baik di tahun 2025, dan kami harap tahun ini kualitasnya terus ditingkatkan,” katanya.
Ia menambahkan, bantuan keuangan partai politik merupakan amanat undang-undang yang bertujuan memperkuat fungsi partai sebagai sarana pendidikan politik sekaligus penyalur aspirasi masyarakat.
“Pemberian bantuan tersebut memiliki dasar hukum dari Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik hingga regulasi teknis yang ditetapkan oleh Pemerintah Kabupaten Buleleng,” ujarnya.
Terkait perkembangan kepartaian di Kabupaten Buleleng, hingga kini belum terdapat perubahan signifikan pada jumlah partai politik yang terdaftar di Kesbangpol. Namun demikian, terdapat dua partai baru yang telah tercatat sebagai peserta Pemilu mendatang.
“Dua partai baru terdaftar sebagai peserta Pemilu mendatang yakni Partai Gerakan Rakyat dan Partai Buruh,” tandasnya. *ndr
