BULELENG (terasbalinews.com) – Setelah melalui pembahasan yang cukup panjang dan dinamis, DPRD Buleleng bersama pihak Eksekutif akhirnya mencapai kesepakatan terhadap Rancangan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) serta Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun Anggaran 2026. Kebuntuan yang sempat terjadi terkait rencana pinjaman daerah senilai Rp 200 miliar berhasil dipecahkan dalam rapat gabungan dengan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD), Selasa (7/10/2025).
Suasana rapat yang dipimpin oleh Ketua DPRD Buleleng, Ketut Ngurah Arya, dan Sekda Buleleng, Gede Suyasa, berlangsung lebih lancar tanpa banyak interupsi. Hasilnya, Rapat Paripurna untuk penandatanganan persetujuan bersama KUA dan PPAS diagendakan pada Rabu, 8 Oktober 2025.
Ketua DPRD Buleleng, Ngurah Arya, mengakui bahwa pembahasan sebelumnya berjalan alot karena adanya rencana penggunaan dana pinjaman daerah yang signifikan. Dewan, menurutnya, menuntut transparansi dan kejelasan, termasuk dalam Detail Engineering Design (DED) perencanaan.
“DPRD sudah memperoleh titik temu atas progress pemerintah daerah pada rancangan tersebut seperti yang dijelaskan oleh TAPD terkait, sehingga rancangan tersebut dapat disepakati bersama dan ditindaklanjuti ke tahapan berikutnya,” ujar Ngurah Arya.
Sebelumnya, kekhawatiran dewan muncul terkait alokasi pinjaman Rp 200 miliar yang dinilai terlalu terpusat di kota (Singaraja sentris). Namun, Arya menjelaskan bahwa mispersepsi tersebut telah diluruskan. Ia memaparkan bahwa anggaran besar di Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang (DPUTR) sebesar Rp 290 miliar telah mencakup 18 jenis pekerjaan, termasuk pembangunan infrastruktur di desa, sarana air minum, dan perbaikan sekolah dari sumber dana lain.
Proyek-proyek besar yang akan didanai dari pinjaman tersebut antara lain rehab/pembangunan RSUD Buleleng (Rp 150 miliar), rehab Kantor Bupati (Rp 50 miliar), penataan titik nol kota Singaraja (Rp 25 miliar), penataan Gedung Laksmi Graha (Rp 15 miliar), penataan Kawasan Lovina (Rp 15 miliar), dan penataan Pelabuhan Buleleng (Rp 10 miliar).
“Karena memang untuk memperbaiki rumah sakit itu penting, tidak saja karena janji politik, tapi kepentingan masyarakat secara umum, menjadi rumah sakit lebih modern dan rumah sakit rujukan. Dan ini secara otomatis akan menguntungkan 800 ribu warga Buleleng,” bebernya.
Sementara itu, Sekda Gede Suyasa menyatakan bahwa penjelasan detail dari Kadis PUTR mengenai penggunaan pinjaman untuk belanja modal infrastruktur telah diterima dengan baik. Ia juga menyebutkan aspirasi lain yang perlu menjadi prioritas.
“Ada juga aspirasi-aspirasi dari masyarakat yang nampaknya perlu mendapat prioritas, seperti pengadaan mobil Damkar, karena kemarin mobil Damkar kita rata-rata kan sudah tua,” jelas Suyasa.
Meski demikian, Suyasa menegaskan bahwa realisasi pinjaman Rp 200 miliar tersebut tidak bisa langsung dilakukan. Prosesnya masih memerlukan persetujuan dari Menteri Dalam Negeri setelah dianalisis berdasarkan kemampuan fiskal dan kapasitas pembayaran daerah.
“Jadi, Menteri Dalam Negeri akan memberi persetujuan kalau sudah dimasukkan di APBD karena disetujui oleh DPRD, gitu,” pungkasnya. *ndr
