BREAKING NEWS
Gunakan QR Code, Pertamina Uji Coba Full Cycle BBM Subsidi

Dukung Perpanjangan Masa Jabatan Kades, Gus Adhi: Untuk Akselerasi Indonesia Emas

Anggota Komisi II DPR RI, AA Bagus Adhi Mahendra Putra.
Anggota Komisi II DPR RI, AA Bagus Adhi Mahendra Putra. (Foto:Nopi/tbn)
banner 120x600

JAKARTA (terasbalinews.com). Anggota Komisi II DPR RI dari daerah pemilihan Bali, AA Bagus Adhi Mahendra Putra atau kerap disapa Gus Adhi mendukung aspirasi yang disampaikan ribuan Kepala Desa (Kades) saat melakukan demo di depan Gedung DPR RI, Selasa (17/1/2023). Tuntutan mereka adalah agar Undang-Undang No 6 Tahun 2014 tentang Desa direvisi, terutama berkaitan dengan masa jabatan Kades agar diperpanjang dari enam tahun menjadi sembilan tahun.

“Saya setuju dengan aspirasi itu. Mudah-mudahan pemerintah juga menyetujuinya agar kelak pembahasan revisi UU tersebut bisa segera dibahas,” ucap Gus Adhi, Rabu (18/1)/2023). Menurut Gus Adhi, untuk membahas sebuah UU perlu kesepahaman dan kesepakatan antara esekutif dan legislatif.

Komisi II DPR RI pun, telah mengirimkan surat kepada Badan Legislasi (Baleg) DPR RI Nomor B/345/LG.01.01/08/2022 tertanggal 24 Agustus 2022 lalu. Isinya, Komisi II DPR RI mengusulkan agar Revisi Undang-Undang No 6 Tahun 2014 tentang Desa masuk menjadi usulan RUU Prioritas Tahun 2023.

Baca Juga:  Sowan ke Mangku Pastika Sugawa Korry Bersama Wayan Geredeg Mohon Dukungan di Pileg 2024

Selain itu, diketahui Komisi II DPR RI juga telah mengirimkan surat kepada pemerintah mengenai perubahan UU Desa sejak tahun 2019 lalu. Bahkan, setiap tahun mereka mengirimkan surat itu. Namun sampai sekarang, belum mendapat jawaban dari pemerintah.

Menurut Gus Adhi, saat ini momentum tepat bagi Pemerintah untuk mewujudkan aspirasi tersebut, pemerintah pasca pandemi perlu mengejar ketertinggalan. Diperlukan percepatan dalam pembangunan nasional yang berbasis kesinambungan desa, tegas Gus Adhi yang saat ini juga dipercaya sebagai Ketua Harian DEPINAS SOKSI.

Target Indonesia Emas 2045 diharapkan tercapai dengan kemajuan Indonesia berbasiskan kekuatan sumber daya nasional yang bersumber dari Potensi wilayah pedesaan. Desa merupakan tulang punggung pembangunan nasional, dengan semboyan “membangun Indonesia dari Desa”, maka tidak mustahil ketahanan desa menjadi indikator kemajuan, tambahnya.

Oleh sebab itu, Gus Adhi mendukung rencana perpanjangan masa jabatan kades dari 6 tahun menjadi 9 tahun, agar efektivitas roda pemerintahan desa serta kesinambungan program dapat terjaga dengan baik. Namun dengan catatan, perbaikan administrasi dan sistem pengawasan mesti berprinsip prudent (penuh kehati-hatian) agar tujuan nasional terkawal dengan baik dari hulu ke hilir.

Baca Juga:  Gus Adhi - Kelola Kawasan Tahura Sebagai Daya Tarik Ekowisata

“Asal pemerintah menyetujui itu, kami akan membahasnya. Jadi, kita tunggu jawaban dari pemerintah,” imbuh pria dari Fraksi Golkar ini. Oleh karena itu, lanjut Gus Adhi, para Kades dapat pula meminta kepada pemerintah untuk segera menyetujui pembahasan UU tersebut agar revisi bisa berjalan.

Tak ketinggalan pria yang sudah dua periode menjadi Anggota DPR RI Fraksi Golkar ini (2014-2019 dan 2019-2024) mengingatkan para Kades untuk berdiskusi dengan ahli hukum di tempat masing-masing. Mereka dapat membahas naskah akademik UU tersebut. Langkah itu penting dilakukan agar kelak bila ada jawaban dari pemerintah terkait revisi, mereka sudah siap.

“Saya berharap, teman-teman Kades bisa memberikan masukan apa saja yang perlu kita sempurnakan. Lebih bagus lagi sudah dalam bentuk naskah akademik yang sudah dibahas oleh ahli hukum di masing-masing wilayah mereka,” terang Gus Adhi.

Baca Juga:  Rakerda PPS Kertha Wisesa - Bangkit Maju Menusantara

Menurut Gus Adhi, ketika Komisi II DPR RI mengirimkan surat kepada pemerintah untuk membahas UU Desa, mereka tidak hanya mengajukan bagian tertentu.

“Melainkan banyak hal yang perlu dibahas guna menyempurnakan UU itu. Jadi, tidak hanya masa jabatan saja. Tapi mengenai tingkat kesejahteraan hingga pemanfaatan dana desa yang lebih fleksibel dan akuntabel mereka perlu dibahas juga sebagai implikasi penguatan desa,” pungkas Gus Adhi. (*/tbn)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *