BULELENG (terasbalinews.com) – Pemerintah Kabupaten Buleleng menggelar Forum Satu Data Indonesia Tingkat Kabupaten Buleleng sebagai langkah strategis memperkuat kualitas perencanaan pembangunan daerah. Kegiatan yang diprakarsai Plt. Kepala Bappeda Buleleng Putu Ayu Reika Nurhaeni ini berlangsung di Ruang Rapat Bappeda Buleleng, Selasa (16/12), dengan melibatkan seluruh OPD di lingkungan Pemkab Buleleng serta instansi vertikal terkait.
Forum tersebut dilaksanakan berdasarkan Peraturan Bupati Buleleng Nomor 49 Tahun 2022 tentang Satu Data Daerah dan Keputusan Bupati Buleleng Nomor 050/608/HK/2022 tentang Forum Satu Data Daerah dan Sekretariat Satu Data Daerah Kabupaten Buleleng.
Plt. Ayu Reika menjelaskan, forum ini merupakan bagian dari upaya mewujudkan pembangunan daerah yang terarah dan berbasis data, selaras dengan dokumen perencanaan strategis daerah, yakni RPJPD Kabupaten Buleleng Tahun 2025–2045, RPJMD Tahun 2025–2029, serta RKPD Tahun 2027.
“Tahapan Forum Satu Data Indonesia Tingkat Kabupaten Buleleng telah diawali dengan penyampaian rancangan daftar data pada 8 Desember 2025. Terdapat 1.449 daftar data telah dibagikan kepada seluruh OPD atau produsen data untuk dipilah sesuai prinsip Satu Data Indonesia,” ujar Ayu Reika yang juga menjabat Asisten II Setda Buleleng.
Ia menambahkan, Forum Satu Data Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2025 bertujuan melakukan pemilihan, penentuan, sekaligus penetapan daftar data agar sesuai dengan prinsip Satu Data Indonesia, yakni standar data, metadata, interoperabilitas, dan kode referensi.
Seluruh daftar data yang telah ditetapkan nantinya akan didiseminasikan melalui Portal Satu Data Buleleng yang terintegrasi dalam Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) yang dikelola oleh Dinas Kominfosanti Kabupaten Buleleng.
Dalam forum tersebut, Dinas Kominfosanti Buleleng hadir sebagai Walidata, sementara Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Buleleng berperan sebagai Pembina Data dan menjadi narasumber utama.
Melalui forum ini, Pemerintah Kabupaten Buleleng berharap kualitas perencanaan pembangunan daerah semakin meningkat, tata kelola pemerintahan semakin baik, serta pelayanan publik kepada masyarakat dapat berjalan lebih optimal dan tepat sasaran. *ndr
