BULELENG (terasbalinews.com) – Tingginya minat masyarakat Buleleng menyekolahkan anak ke Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) bidang pariwisata mendapat perhatian Wakil Ketua DPRD Provinsi Bali, Ida Gede Komang (IGK) Kresna Budi. Menurutnya, keterbatasan daya tampung sekolah negeri harus segera direspons dengan kebijakan yang mampu membuka akses pendidikan lebih luas bagi calon peserta didik.
Hal tersebut disampaikan IGK Kresna Budi saat melakukan kunjungan kerja ke SMKN 2 Singaraja. Dalam kesempatan itu, ia menilai salah satu solusi yang bisa diterapkan adalah menambah jumlah siswa dalam setiap rombongan belajar (rombel).
“Harapannya adalah memaksimalkan ruang kelas. Dari yang semula satu rombel berisi 36 siswa, kita usulkan menjadi 40 siswa. Ini untuk menjawab kegelisahan orang tua dalam mencari sekolah,” ujarnya.
Menurut politisi asal Buleleng tersebut, tingginya minat terhadap jurusan pariwisata merupakan hal yang wajar karena Bali dikenal sebagai destinasi wisata dunia dengan kebutuhan tenaga kerja di sektor pariwisata dan perhotelan yang terus berkembang.
Selain mengusulkan penambahan kuota rombel, IGK Kresna Budi juga mendorong adanya transformasi sekolah yang selama ini kurang diminati menjadi SMK berbasis pariwisata agar mampu menjawab kebutuhan dunia kerja sekaligus memperluas kesempatan belajar bagi siswa.
“Alangkah bagusnya SMA atau SMK yang sepi peminat dirubah menjadi SMK Pariwisata. Ini aspirasi yang akan kita ajukan ke Pemerintah Provinsi Bali untuk menjawab tantangan pendidikan di Buleleng agar tidak ada lagi anak-anak yang tidak bersekolah,” tegasnya.
Ia juga menilai persoalan biaya masih menjadi alasan utama masyarakat memilih sekolah negeri. Karena itu, Pemerintah Provinsi Bali didorong untuk memberikan dukungan anggaran kepada sekolah swasta agar biaya pendidikan menjadi lebih ringan.
“Kenapa orang tua ingin anak sekolah di negeri? Karena terbentur biaya. Harapan kita ke depan, Pemprov Bali memberikan kontribusi anggaran ke sekolah swasta supaya siswa di sana tidak perlu membayar lagi atau biayanya lebih ringan,” katanya.
Tak hanya itu, Kresna Budi turut mendukung pemerataan mutu pendidikan melalui kebijakan rotasi guru-guru berprestasi ke sekolah yang masih membutuhkan peningkatan kualitas. Menurutnya, langkah tersebut dapat menghapus stigma sekolah favorit sehingga seluruh sekolah memiliki standar layanan pendidikan yang setara.
“Tugas negara adalah mewajibkan anak-anak sekolah 12 tahun. Kami berterima kasih kepada Bapak Gubernur dan Kadisdik atas kerja samanya selama ini dalam mendistribusikan anak-anak sekolah. Ke depan, kita ingin semua sekolah bagus dan merata,” pungkasnya. *ndr
